Soal Hak Angket, KPK Sayangkan Beberapa Fraksi Berubah Sikap

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan sikap beberapa fraksi yang berubah terkait hak angket. Hal itu dinilai sebagai bentuk ketidakkonsistenan.

Seperti diketahui, saat Rapat Paripurna DPR mengesahkan hak angket KPK, Fraksi PAN, PKB, Gerindra, PKS, dan Demokrat menolak mengirimkan perwakilannya untuk duduk di Pansus Hak Angket. Justru sekarang berbeda, PAN, PKB dan Gerindra  justru dalam rapat perdana pembentukan struktur Pansus Hak Angket, Rabu (7/6/2017) mengirimkan wakilnya.

"Kami sayangkan sikap beberapa fraksi yang kemudian berubah," ucap Jubir KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, Rabu (7/6/2017).

Perubahan sikap sejumlah fraksi ini menjadi pertanyaan. Terlebih perubahan ini terjadi beberapa saat menjelang rapat perdana Pansus Hak Angket.

PAN bahkan memutuskan mengirim anak dari mantan Ketua Umum PAN Amien Rais, Hanafi Rais untuk bergabung dengan Pansus saat rapat Pansus sedang berjalan. Sikap PAN ini ditenggarai sebagai reaksi atas disebutnya nama Amien Rais sebagai salah satu pihak yang menerima aliran dana terkait kasus dugaan korupsialat kesehatan yang menjerat mantan Menkes Siti Fadilah Supari. Sedangkan Fraksi Gerindra dan PKB mengirimkan perwakilannya dengan alasan untuk mengawasi agar Pansus tidak melemahkan KPK.

Apapun alasannya, kata Febri, perubahan sikap ketiga fraksi ini patut dipertanyakan. Pasalnya, berdasarkan pengalaman sebelumnya, terdapat sejumlah fraksi yang menggaungkan penguatan KPK justru ngotot ingin merevisi UU KPK yang terindikasi memangkas kewenangan lembaga antikorupsi.

"Entah karena faktor apa meski mereka beralasan untuk penguatan KPK. Banyak bilang penguatan tapi merevisi UU KPK yang memangkas kewenangan KPK," ujar Febri.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman memastikan bahwa pihaknya konsisten tidak ikut memberikan perwakilannya untuk Pansus hak angket DPR RI terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.

Meski demikian, kata Benny, dirinya menyampaikan sejumlah masukan kepada lembaga antikorupsi agar ke depan tak keluar koridor undang-undang dalam melakoni tugasnya.

"Saya tadi menyampaikan banyak, yang pertama supaya KPK tetap menghargai azas praduga tidak bersalah. Yang kedua supaya hindari Trial By Press (peradilan dengan penggunaan media yang bersifat publikasi massa)," ucap Benny usai pertemuan di kantor KPK.

Kemudian, lanjut Benny, dirinya pada pertemuan diskusi dengan KPK dan beberapa pimpinan lembaga penegak hukum, meminta agar lembaga pimpinan Agus Rahardjo Cs tak tebang pilih dalam memberantas korupsi. Selain itu, Agus meminta KPK pererat kerjasama dengan instansi penegak hukum lainnya.

Benny pada kesempatan ini juga mengimbau pimpinan KPK lebih memaksimalkan pencegahan Korupsi. "Kemudian yang kelima, kami minta supaya KPK membuat semacam master outline memberantas korupsi. Keenam saya minta agar KPK menentukan titik paradigma dalam pemberantasan korupsi supaya lebih efektif, efisian dan lebih terukur. Supaya tak terulang lagi. Saya rasa itu poin-poinnya yang tadi saya sampaikan ke KPK," kata Benny.

KEYWORD :

E-KTP Pansus DPR KPK

KPK Segera Panggil Anwar Sadad Sebagai Saksi maupun Tersangka

Buffon Pernah Tolak Barcelona gegara Lagu di Radio

Benny Mamoto: Perlu UU Khusus Mengatur OTT KPK

Legislator NasDem Harap Kemenpar Bantu Tekan Angka Pengangguran Indonesia

Kuasa Hukum Tamron Ungkap Fakta Baru Dugaan Korupssi Tata Niaga Timah

Alasan Wanita Tertarik Pria Gondrong

Menjaga Kulit Wajah Tetap Sehat Selama Musim Panas

Trik Menangkan Hati Gebetan