Pelajar SMK
Jakarta – Keberadaan pendidikan umum dan vokasi di Indonesia tidak memberikan peluang yang sama dalam konteks memenuhi permintaan dunia kerja. Pendidikan umum, menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brojonegoro memiliki lulusan yang melimpah, sehingga cenderung punya kesempatan kerja lebih kecil, dibandingkan pendidikan vokasi atau kejuruan.
Meski demikian, bukan berarti pendidikan vokasi juga aman. Tingginya permintaan (demand) terhadap lulusan pendidikan kejuruan, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) misalnya, selama ini tidak diimbangi dengan kualitas individu, atau civitas akademika yang bernaung di bawah institusi pendidikan tersebut.
“Pendidikan vokasi ini, kebutuhannya banyak, tapi yang melamar lebih sedikit. Kenapa yang diterima lebih sedikit? Karena kebanyakan kurang qualified. Kualitas SMK atau Poltek kita masih perlu di-upgrade (dikembangkan),” kata Menteri Bambang, Selasa (11/7) di Jakarta.
Salah satu contoh penyebab rendahnya kualitas SMK menurut Bambang adalah sebagian besar pengajar tidak pernah magang di perusahaan-perusahaan yang nantinya akan memakai jurusan tersebut. Selain itu, masih banyak di lapangan, guru-guru SMK tidak menguasai teknologi terbaru, yang menyebabkan lulusan kesulitan menyesuaikan dengan permintaan perusahaan.
“Perusahaan saat merekrut tenaga kerja ingin biaya (cost) serendah mungkin. Artinya kalau dia merekrut tapi harus memberikan pelatihan lagi, perusahaan lebih suka merekrut lulusan pendidikan umum. Sehingga meski kita punya banyak lulusan SMK sekarang, ternyata tidak terserap di lapangan kerja,” ujarnya.
KEYWORD :Pendidikan Kementerian PPN Bappenas
