Presiden Jokowi dan Wapres JK
Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta jajarannya tidak sembarangan mengeluarkan peraturan menteri (Permen). Sebelum menerbitkan permen, menteri yang bersangkutan wajib melakukan kalkulasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan.
"Tolong betul-betul ini sebelum mengeluarkan sesuatu dihitung, dikalkulasi, dan diberikan waktu untuk pemanasan terlebih dahulu. Komunikasinya dengan masyarakat dan pemangku kepentingan juga dilakukan terlebih dahulu," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (24/7) lewat siaran pers.
Menurut presiden, segala kebijakan menteri agar tidak mempersulit dunia usaha untuk ekspansi dan berinvestasi. Karena hal tersebut dinilai dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan pekerjaan.
"Jangan sampai Permen itu memberikan ketakukan pada mereka untuk berinvestasi, mengembangkan usaha, dan berekspansi," tuturnya.
Presiden Jokowi mengingatkan saat ini masyarakat memberikan kepercayaan tinggi terhadap pemerintah. Dengan demikian para menteri diharapkan dapat memanfaatkan momentum tersebut.
"Kalau sudah dipercaya oleh rakyat itu bekerjanya lebih mudah. Peluang dan momentum seperti ini harus betul-betul kita gunakan dalam memutuskan hal-hal yang sulit," ujar Presiden.
Untuk diketahui, lembaga survei internasional Gallup World Poll memberikan peringkat tertinggi bagi Indonesia dalam hal tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintahnya. Survei tersebut dirilis oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam publikasinya ‘Government at a Glance 2017’, yang dipublikasikan pada 13 Juli 2017 lalu.
Dalam hasil survei tersebut, Indonesia berada di atas sejumlah negara lain, yakni Swiss, India, Luksemburg, Norwegia, dan Kanada. Atas capaian tersebut, Presiden meminta jajarannya untuk terus menjalankan pelayanan publiknya secara efektif, merespons secara cepat keluhan-keluhan yang ada, dan cepat tanggap terhadap segala keluhan masyarakat.
KEYWORD :Jokowi Permen Sidang Kabinet
