Sabtu, 23/11/2024 20:48 WIB

Gerindra: Partai Koalisi Jokowi Mau Lemahkan KPK

Fraksi Partai Gerindra memutuskan keluar dari Pansus Hak Angket KPK. Alasannya, Pansus tersebut dianggap melemahkan KPK.

Gedung KPK RI (foto: Jurnas)

Jakarta - Fraksi Partai Gerindra memutuskan keluar dari Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasannya, Pansus tersebut dianggap melemahkan KPK.

Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa mengatakan, sejumlah fraksi memiliki misi untuk melemahkan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi melalui Pansus Hak Angket KPK.

"Kami melihat ada langkah-langkah yang mau melemahkan kelembagaan KPK. Kalau ini yang ada maka kami harus keluar," kata Desmond, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/7).

Kata Masinton, tujuan awal Pansus Angket KPK untuk menyelidiki sejumlah penyimpangan yang dilakukan oknum lembaga ad hoc tersebut. Namun, belakangan sejumlah fraksi menyimpang dari tujuan awal tersebut.

"Pansus ini kan awalnya dalam rangka memperbaiki kinerja KPK terhadap apa yang dilakukan oknum. Bukan institusi yang kita lemahkan," terangnya.

Desmond menegaskan, pihak yang memiliki misi untuk melemahkan KPK adalah dari fraksi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Dimana, saat ini Pansus Angket KPK hanya diisi dari fraksi pendukung pemerintah minus PKB.

"Harusnya mereka menguatkan. Koalisi pemerintah lah (Jokowi) yang melemahkan KPK," tegasnya.

Diketahui, setelah Fraksi Gerindra memutuskan keluar dari Pansus Angket KPK, maka tersisa hanya dari fraksi partai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Adalah, fraksi PDI Perjuangan (PDIP), fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), fraksi PPP, fraksi NasDem, dan fraksi Hanura.

KEYWORD :

Pansus Angket KPK Yusril Ihza Mahendra Mahfud




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :