Abdul Kadir Karding
Jakarta - DPP PKB dan fraksi PKB di MPR menggelar halaqoh kebangsaan dengan tema "Peran Strategis Madrasah Diniyah dalam Membangun Karakter Bangsa" yang dilaksanakan DPP PKB di hotel Acacia, Kramat, Jakarta Pusat, Senin (7/8/2017). Halaqoh tersebut dihadiri langsung Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar (cak Imin).
Dalam kesempatan tersebut Sekjend DPP PKB Abdul Kadir Karding menegaskan pentingnya peran sekolah yang selama ini dibidani oleh para kiai pengasuh pesantren dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Disisi yang lain, ia mengutarakan tentang kebijakan Menteri Pendidikan berupa Full Day School (FDS) yang menurutnya mengancam pola pendidikan ala madrasah.
"Alhamdulillah pagi ini kita bisa mewujudkan satu kegiatan yang sangat penting, yaitu Halaqoh Kebangsaan tentang peran penting madrasah yang insyallah bisa menjawab persoalan terkini dan teraktual, khususnya mengenai fullday school," ujar Karding saat sambutan acara di hotel Acacia, Senin (7/8/2017).
Karding menyampaikan FPKB MPR RI sebagai bagian PKB dan NU, sengaja melakukan halaqoh bertema madrasah. Menurutnya, hal itu sebagai respon pihaknya terhadap sikap para kiai, santri, dan para orang tua anak Sodom madrasah atas lkebijakan FDS.
"Kebijakan ini akan berdampak pada lembaga atau sekolah yang selama ini dikelolola oleh masyarakat yang biasa kita sebut madrasah dan pondok pesantren," ungkapnya.
"Oleh karena itu, melalui halaqoh ini kita diskusikan sebagai tindak lanjut dari penolakan yang selama ini disuarakan, termasuk PKB yang sejak sebelum kebijakan itu disahkan sudah menyatakan menolaknya," imbuhnya.
Karding mengungkapkan pemerintah mesti menyadari kontribusi para ulama dan pondok pesantren. Tidak hanya di masa perjuangan kemerdekaan, kata dia, pesantren juga hingga saat ini mampu menunjukkan usaha kesejahteraan bagi masyarakat.
Kiai NU Dorong Muktamar Luar Biasa PBNU
"Termasuk peran kekinian, saya kira sudah tidak terbantahkan lagi hingga pemerintah sendiri mengakui dengan menganugerahkan Hari Santri," ucapnya.
Karding berharap, pemerintah bisa mendengar aspirasi masyarakat agar mencabut kebijakan FDS. "Ada sekitar 9 juta santri ponpes dan madrasah dan sekitar 8 juta murid TPA hasil dari produk sekolah yang selama ini dikembangkan masyarakat. Ini akan mengalami penurunan kalau kebijakan FDS diteruskan. Karena itu, sikap kita jelas bahwa kebijakan ini bertentangan dengan upaya-upaya kita membangun karakter bangsa," paparnya.
KEYWORD :FDS PKB Cak Imin
