Jakarta - Kekerasan yang dialami warga muslim etnis Rohingnya di daerah Arakan wilayah Rakhine, Myanmar, merupakan tragedi kemanusian terparah di kawasan Asia Tenggara saat ini. Dan diduga, cara tersebut diduga ada tangan negara. Baik oleh aparat militer, keamanan, kepolisian maupun pemerintahan Myanmar.
Terkait dengan itu, Gerakan Pemuda Ansor mengemukaka, laporan UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) - 2017 maupun laporan-laporan dari lembaga yang dipercaya lainnya, diketahui 60 ribu lebih etnis Rohingya yang merasa nyawanya terancam pergi menyelamatkan diri dari daerah konflik.
"Ribuan lebih korban telah tewas dibunuh secara keji, ribuan orang pula telah dihilangkan secara paksa, 64 persen dari etnis Rohingya melaporkan pernah mengalami penyiksaan secara fisik maupun mental, 52 persen perempuan Rohingya melaporkan mengalami pemerkosaan," ujar Wakil Sekjen
GP Ansor, Mahmud Syaltout dalam siaran persnya.
Dikatakan Mahmud,
GP Ansor menilai tragedi kemanusiaan terhadap etnis Rohingya merupakan konflik geopolitik, khususnya pertarungan kuasa dan kekuasaan (yang tak seimbang) di daerah Arakan - Rakhine. Wilayah itu dihuni mayoritas etnis Rohingya, dengan dugaan kuat didasarkan pada perebutan secara paksa tanah dan sumber daya, khususnya minyak dan gas, di wilayah-wilayah sekitar. Antara lain;
1). Pipa gas (mulai beroperasi 1 Juli 2013, dengan kapasitas 193,6 juta kubik kaki per hari) dan pipa minyak (mulai beroperasi 1 Desember 2013 dengan kapasitas 400 ribu barrels per hari) dari Kyauk Phyu ke perbatasan China sepanjang 803 km - yang dikelola oleh konsorsium bersama dengan komposisi kepemilikan saham 50,9 % CNPC (China), 25,04% Daewoo International (Korea), 8,35% ONGC (India), 7,37% MOGE (
Myanmar), 4,17% GAIL (India) dan 4,17% investor-investor swasta lainnya;
2). Pipa gas (mulai beroperasi 1 Juli 2013, dengan kapasitas 105,6 juta kaki kubik per hari) dari Shwe ke Kyauk Phyu sepanjang 110 km - yang dikelola oleh konsorsium bersama dengan komposisi kepemilikan saham 51% Daewoo International (Korea), 17% ONGC (India), 15% MOGE (
Myanmar), 8,5% GAIL (India) dan 8,5 KOGAS (Korea);
3). Blok-blok minyak dan gas di Semenanjung Rakhine di mana Daewoo International (Korea), ONGC (India), MOGE (
Myanmar), GAIL (India), KOGAS (Korea), Woodside Petroleum (Australia), CNPC (China), Shell (Belanda/Inggris), Petronas (Malaysia), MOECO (Jepang), Statoil (Norweigia).
Kemudian, Ophir Energy (Inggris), Parami Energy (
Myanmar), Chevron (Amerika Serikat), Royal Marine Engineering (
Myanmar),
Myanmar Petroleum Resources (
Myanmar), Total (Prancis), PTTEP (Thailand) dan Petronas Carigali (Malaysia) beroperasi dan berproduksi.
Wilayah tersebut dilaporkan memiliki cadangan terbukti sebesar 7,836 triliun kaki kubik gas dan 1,379 milyar barel minyak - yang beberapa blok di antaranya berproduksi sejak 2013, ditawarkan tahun ini sebagai temuan baru, dan beberapa blok lainnya jatuh tempo kontraknya tahun 2017 ini; dan
4). Blok-blok minyak dan gas di daratan Arakan di mana North Petro-Chem Corp (China), Gold Petrol (
Myanmar), Interra Resources (Singapura), Geopetrol (Prancis), Petronas Carigali (Malaysia), PetroleumBrunei (Brunei), IGE Ltd. (Inggris), EPI Holdings (Hongkong/China), Aye Myint Khaing (Mynmar), PTTEP (Thailand).
Kemudian, MOECO (Jepang), Palang Sophon (Thailand), WIN Resources (Amerika Serikat), Bashneft (Russia), A1 Construction (
Myanmar), Smart Technical Services (
Myanmar),
Myanmar Petroleum Resources (
Myanmar) dan ONGC (India) beroperasi dan berproduksi, di mana daerah tersebut dilaporkan memiliki cadangan terbukti sebesar 1,744 triliun kaki kubik gas dan 1,569 milyar barel minyak - yang beberapa blok di antaranya jatuh tempo kontraknya pada tahun 2017 ini.
"Dengan data tersebut, saudara-saudara kita dari etnis Rohingya yang tinggal di daerah Arakan - Rakhine memang menjadi sasaran khusus dengan operasi terselubung (covered operation) apropriasi kapital dan sumber daya yang secara biadab dan terencana," ujar Mahmud.
Tak hanya itu, Mahmud mengatakan, juga menyasar praktik dan simbol agama serta membenturkan antarumat beragama termasuk di dalamnya dengan melakukan pembakaran Alquran, pemerkosaan di masjid, mempersenjatai dan memprovokasi warga Rakhine untuk juga melakukan persekusi terhadap minoritas Rohingya.
"
GP Ansor juga mencermati bahwa tragedi kemanusiaan terhadap saudara-saudara kita etnis Rohingya karena situasi di mana pemeluk agama mayoritas yang sebenarnya moderat memilih diam dan bukan melawan saat terjadi persekusi terhadap kaum minoritas, Aung San Sukyi, sang penerima Nobel Perdamaian, hanyalah contoh paling memuakkan dari diamnya mayoritas," ujar Mahmud.
Dikatakan Mahmud, penyelesaian kasus Rohingya akan menjadi sulit, terlebih melihat banyaknya negara dan korporasi yang berkepentingan terhadap penguasaan aset, kapital maupun sumber daya di daerah-daerah di mana saudara-saudara kita etnis Rohingya sebelumnya dan/atau saat ini tinggal.
"Tak hanya itu saja, sangat sulit bagi ASEAN untuk bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik karena selain
Myanmar, ada juga keterlibatan korporasi Thailand, Malaysia, Singapura dan Brunei juga memiliki perusahaan nasional yang beroperasi dan berproduksi di daerah konflik itu.
Dengan situasi tersebut, mengajak organisasi kepemudaan dan masyarakat Indonesia untuk melakukan aksi solidaritas kemanusiaan dan misi bantuan kemanusiaan terhadap saudara-saudara kita etnis Rohingya, serta melakukan secara lebih aktif lagi People-to-People Diplomacy di kawasan, dengan tentu saja dengan kesadaran agar konflik geopolitik di
Myanmar itu tidak diimpor ke negeri kita.
"
GP Ansor mengutuk keras tragedi kemanusian terhadap saudara-saudara kita etnis Rohingya di
Myanmar sekaligus mengajak kita semua untuk menyatukan hati, tekad, semangat dan usaha #KitaIniSama satu tujuan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta tentu saja tidak memilih diam terhadap setiap ujaran kebencian, permusuhan dan persekusi terhadap minoritas," ujar Mahmud.
KEYWORD :
Muslim Rohingnya GP Ansor Myanmar
