M Nizar Zahro bersama Ahmad Muzanni
Jakarta - Ketua Umum Pengurus Pusat Satuan Relawan Indonesia Raya (PP Satria) Muhammad Nizar Zahro meminta pemerintah bersikap tegas terhadap pemerintah Myanmar yang mengerahkan tentaranya membunuhi warga muslim suku Rohingya. Ia mendesak pemerintah menyudahi hubungan diplomatik antar negara dengan Myanmar sebagai penunjukan kritik keras atas kekejaman yang dilakukan militernya.
"Dan pemerintah Indonesia harus bisa melakukan sikap tegas dalam bentuk tekanan politik luar negeri juga dengan cara memutus hubungan diplomatik serta menarik dubes Indonesia di Myanmar serta memulangkan dubes Myanmar di Indonesia," ujar Nizar kepada Jurnas.com, Sabtu (3/9/2017).
Nizar menyatakan pembantaian umat muslim di Kharanie Myanmar tidak dapat ditolelir. Menurutnya, penyiksaan dan pembunuhan yang disertai pengusiran terhadap warga muslim Rohingya oleh militer Myanmar tergolong biadab.
Ia menyatakan kecaman atas tindakan aparat kemanan negeri semi junta militer tersebut dan meminta agar PBB turun tangan menangani masalah ini.
"Tragedi terhadap etnis rohingya merupakan tragedi kemanusiaan. Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia," ucapnya.
Hampir 7.000 Warga Rohingya Kehilangan Tempat Tinggal di Kamp Bangladesh akibat Kebakaran
Anggota komisi V DPR fraksi Gerindra ini menyayangkan kurangnya perhatian dunia terhadap berlangsungnya kejahatan kemanusiaan di Myanmar. Seharusnya, kata dia, Myanmar mendapatkan sanksi yang setimpal dari badan organisasi negara-negara dunia dan Asia Tenggara.
Pasalnya, imbuh Nizar, kejadian tersebut bukan pertama kali terjadi. Bahkan, telah berulang kali sejak era kepemimpinan otoriter junta militer hingga negeri tersebut berhasil dikuasai tohoh perdamaian Aung San Suu Kyi.
Nizar mengaku prihatin kepemimpinan politik Aung San Suu Kyi sendiri melakukan sejarah pembantaian yang sama dengan pemerintahan sebelumnya.
"Harusnya dengan tragedi kemanusiaan yang brutal ini, Myanmar dikeluarkan dari keanggotaan ASEAN. Indonesia harus mampu mempeloporinya dan meminta negara - negara lain untuk juga memutus hubungan diplomatik dengan Myanmar," terangnya.
KEYWORD :PP Satria Nizar Zahro Rohingya
