Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (Foto: Reuters)
Jakarta - Pemerintah Amerika Serikat meminta Dewan Keamanan PBB untuk membekukan aset pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan melakukan embargo minyak ke negara Pyongyang sebagi respon uji coba nuklir keenam dan paling kuat sejagad raya ini.
Resolusi yang disusun pemerintah AS yang diedarkan pada Rabu (6/9) juga menyerukan pelarangan ekspor tekstil dan pembayaran akhir untuk para pekerja Korea Utara yang dikirim ke luar negeri, yang selanjutnya merampas pendapatan negara Asia untuk menjalankan program militernya.
Draft teks tersebut muncul dua hari setelah Nikki Haley, duta besar AS untuk PBB, menyerukan tindakan yang paling kuat untuk dikenakan di Korea Utara.
Haley mengatakan pada Senin (4/9), AS meminta pemungutan suara mengenai sanksi baru tersebut pada 11 September. Namun, Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan keputusan ini agak prematur.
Resolusi yang diusulkan tersebut mengarah langsung pada kepemimpinan di Pyongyang dengan membekukan aset Kim, juga keputusan Partai Pekerja Korea dan pemerintah Korea Utara yang berkuasa.
Kim masuk ke dalam daftar hitam sanksi PBB yang dapat memicu larangan perjalanan global, bersama dengan empat pejabat senior Korea Utara lainnya, menurut draf tersebut. Meski begitu, belum ada kejelasan apakah rancangan resolusi tersebut mendapat dukungan sekutu Korea Utara dan China.
Menurut laporang al Jazeera, rancangan tersebut akan menuai perlawanan dari China dan Rusia. Embargo minyak adalah sesuatu yang secara khusus, sangat dilarang oleh China.
Untuk menjadi sah, resolusi tersebut membutuhkan sembilan suara yang mendukung tanpa ada hak veto yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia atau China untuk lulus.
AS mempresentasikan sanksi beru tersebut, setelah Presiden Donald Trump berbicara melalui telepon dengan rekannya dari China, Xi Jinping. Ia mengatakan, tindakan militer terhadap Korea Utara bukanlah pilihan pertamanya.
KEYWORD :Korea Utara Amerika Serikat Nuklir Minyak
