Marlen Sitompul | Jum'at, 08/09/2017 10:29 WIB
Ketua BKSAP, Nurhayati Ali Assegaf
Jakarta - Forum Parlemen Dunia dengan anggota 49 negara yang diprakarsai DPR RI menghasilkan 17 sasaran dan 169 target pembangunan berkelanjutan. Dimana, upaya nasional untuk mencapai kemajuan dan pembangunan berkelanjutan berakar kuat pada kebutuhan dan prioritas nasional.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen
Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, keterlibatan aktif anggota parlemen yang terus berlanjut dapat membantu memastikan implementasi yang efektif dan realisasi SDG secara tepat waktu.
"Pemberlakuan undang-undang yang relevan, adopsi anggaran yang memungkinkan, dan promosi kesadaran, akuntabilitas dan tanggung jawab sosial," kata
Nurhayati, dalam pidato penutupan Forum Parlemen Dunia, di Nusa Dua Bali, Kamis (7/9).
Menurutnya, forum parlemen dunia juga menggarisbawahi bahwa memberantas kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensi, termasuk kemiskinan ekstrem, adalah tantangan global terbesar dan persyaratan yang sangat diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan, mengakui diskriminasi gender sambil mengulangi komitmennya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dalam tiga dimensi secara seimbang dan terpadu.
"Menegaskan kembali bahwa tidak akan ada pembangunan berkelanjutan tanpa perdamaian dan tidak ada perdamaian tanpa pembangunan berkelanjutan, dan oleh karena itu, menggarisbawahi pentingnya masyarakat inklusif yang bebas dari rasa takut dan kekerasan, dan dalam hal ini, mengungkapkan keprihatinan mendalam mengenai kekerasan yang sedang berlangsung di Negara Bagian Rakhine," katanya.
Selanjutnya, kata
Nurhayati, menegaskan kembali bahwa kebebasan, perdamaian dan keamanan, penghormatan terhadap semua hak asasi manusia, peraturan hukum, kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan serta komitmen keseluruhan terhadap masyarakat yang adil, adil dan demokratis untuk pembangunan, merupakan salah satu syarat utama untuk memastikan sepenuhnya dan pencapaian SDG yang tepat waktu.
"Sadar juga Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim dan Persetujuan Paris yang diadopsi di bawah Konvensi, dan mengulangi tekad untuk mengatasi secara tegas ancaman yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan degradasi lingkungan," katanya.
"Dengan mengakui bahwa sifat global perubahan iklim memerlukan kemungkinan seluas mungkin. kerjasama dan kemitraan internasional dan regional yang ditujukan untuk mempercepat pengurangan emisi gas rumah kaca global dan menangani adaptasi terhadap dampak buruk perubahan iklim," tambahnya.
KEYWORD :
BKSAP Kerjasama Parlemen DPR Nurhayati
