Kemnaker
Jakarta - Pemerintah resmi luncurkan program Desa Migran Produktif (Desmigratif). Program yang digagas oleh Kementrian Ketenagakerjaan ini bagian dari upaya pemerintah melindungi dan meningkatkan kesejahteraan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri dan keluarganya sejak dari kampung halaman.
Program ini melibatkan 11 Kementrian dan lembaga, yakni Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementrian Hukum dan HAM, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Ekonomi Kreatif. Juga menggandeng Bank Indonesia, BRI, BNI, Bank Dunia, Sampoerna Foundation serta sejumlah lembaga swasta lainnya.
Acara peluncuran dengan tema Membangun dan Melindungi Tenaga Kerja Indonesia Mulai dari Desa itu dilakukan di Hotel Bidakara Jakarta pada Senin 11 September 2017. Hadir dalam acara tersebut adalah 120 Kepala Desa dan 60 Kepala Dinas Tenagakerja yang menjadi kantong TKI dari seluruh Indonesia. Hadir pula perwakilan dari seluruh lembaga terkait, diantaranya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Kepala Badab Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, juga perwakilan dari Kantor Staf Presiden, Yanuar Nugroho.
“Program Desmigratif merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam melindungi dan meningkatkankesejahteraan TKI dan keluarganya secara terpadu,” kata Menaker M Hanif Dhakiri pada acara peluncuran. “Juga sesuai dengan Program Nawacita Pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa”.
Dijelaskan Menaker, program Desmigratif memiliki empat pilar. Pertama, pendirian Pusat Informasi Ketenagakerjaan dan Layanan
Migrasi. Melalui layanan ini, calon TKI memperoleh informasi negara penempatan, persyaratan menjadi TKI, cara memperoleh persayaratan termasuk layanan kependudukan dan keinigrasian. Kedua, menumbuhkembangkan usaha produktif yang melibatkan keluarga TKI. Pada pilar ini, keluarga TKI mendapatkan pelatihan dan pendampingan melakukan kegiatan produktif.
Ketiga adalah membentuk komunitas pengasuhan dan tumbuh kembang anak (Community Parenting). Pada pilar ini, keluarga TKI mendapatkan pendampingan pengasuhan anak melalui rumah pintar. Pilar keempat pembentukan dan pengembangan koperasi/lembaga keuangan.
Program desmigratif sudah dimulai sejak 2016 dengan proyek percontohan desmigratif di dua lokasi, yaitu Desa Kenanga, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dan Desa Kuripan, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.
Menaker Dorong Digitalisasi Tata Kelola Penempatan Pekerja Migran, Tingkatkan Aspek Pelindungan
Pada 2017, rencananya akan dibentuk 120 desa, meliputi 100 desa di 50 kabupaten atau kota asal TKI dan 20 desa di 10 kabupaten atau kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan pada 2018, akan dibentuk 130 desa dan 150 desa pada 2019. Total 400 desa.
KEYWORD :
Info Ketenagakerjaan Menaker Hanif Dhakiri
