| Rabu, 13/09/2017 17:35 WIB
Ketum Partai Demokrat, SBY
Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendukung Polri, Kejagung, dan KPK berkompetisi dalam upaya penegakan hukum. Namun, kompetisi antar lembaga penegak hukum harus dilakukan secara sehat.
"Kalau berkompetisi secara sehat, tapi jangan bermusuhan satu sama lain," ujar Susilo Bambang Yudhoyono saat memberikan sambutan dalam diskusi KPK dengan
Partai Demokrat di kantor DPP Demokrat, Jakarta, Rabu (12/9/2017).
SBY pun meminta tak ada permusuhan antaran tiga lembaga penegak hukum tersebut. Bahkan, seharusnya saling bersinergi.
Lebih lanjut dikatakan
SBY, rakyat akan sedih bila ketiga lembaga penegak hukum itu tidak bekerja sama memberantas korupsi di negari ini. Bahkan, lanjut
SBY, tiga lembaga penegak hukum serta lembaga peradilan bisa berkolaborasi menyelesaikan proses hukum kasus-kasus korupsi.
"Rakyat sedih, kami sedih, kalau maaf kalau satu sama lain tidak klop. Klop lah, semua punya misi yang sama," terang dia.
Bukan tanpa alasan hal itu disampaikan
SBY. Sebab, kata
SBY, keempat lembaga tersebut memiliki peran yang penting satu sama lain. "KPK penting, Polri juga penting, Kejaksaan juga penting, pengadilan juga penting. Mereka punya misi yang sama dalam hal ini memberantas korupsi," kata
SBY.
SBY juga menyoroti upaya-upaya pelemahan yang tengah menerpa KPK. Ia menegaskan bahwa partainya tegas menolak upaya pelemahan terhadap KPK.
"Yang perlu pimpinan KPK ketahui, Demokrat mendukung penuh KPK. Demorkat menolak pelemahan KPK," ujar
SBY di hadapan pejabat teras partai berlambang bintang mercy itu.
SBY meminta Presiden Joko Widodo serta pimpinan tinggi lembaga negara lainnya, seperti Ketua MPR, DPR dan DPD untuk bersama-sama mendukung KPK, melakukan tugasnya mencegah dan memberantas korupsi. "Harapan saya kepada Presiden Jokowi dan para pemimpin lembaga negara, ketua MPR, ketua DPR, ketua DPD, semua dukunglah KPK," imbuh dia.
"Apapun alasannya, dalihnya, kalau itu untuk melemahkan KPK, rakyat tahu, kita tahu, dan demokrat sekali lagi menolak pelemahan KPK," ditambahkan
SBY.
Terlebih, lanjut
SBY, sempat mencuat ide tentang pembekuan KPK. Ide pembekuan KPK itu disampaikan oleh anggota DPR dari Fraksi PDIP Henry Yosodiningrat, yang juga anggota Pansus Angket KPK.
"Kalau itu untuk melemahkan, rakyat tahu kita tahu. Demokrat menolak pelemahan KPK. Apalagi kalau ada yang ingin membekukan dan membubarkan KPK," tegas dia.
Meski banyak kadernya yang menjadi tersangka korupsi di KPK, kata
SBY, partainya akan tetap konsisten untuk terus melakukan perbaikan. Selain itu terus mendukung kerja-kerja KPK.
SBY menegaskan, jangan sampai bila ada kader partai yang terjerat korupsi oleh KPK, justru melakukan tindakan-tindakan yang cenderung melemahkan posisi KPK. "Kami konsisten tidak akan berubah dalam mendukung KPK. Jangan sampai kalau kadernya kena lantas melakukan tindakan sebaliknya," terang
SBY.
SBY mengakui KPK memiliki tantangan yang besar dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Di tengah menjalankan tugas besarnya membersihkan korupsi, kata
SBY, KPK juga memiliki musuh yang banyak. "Rakyat tahu KPK punya misi yang besar dan tantangan besar, musuhnya banyak," ucap
SBY.
Pengurus pusat Demokrat menggelar diskusi bersama KPK tentang mewujudkan politik berintegritas. Hadir dalam diskusi ini Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, bersama Direktur Gratifikasi KPK Giri Supriardiono serta jajarannya.
Diskusi antara pengurus pusat Demokrat dengan jajaran KPK pun berlangsung tertutup. Hadir pejabat teras Demokrat di antaranya Amir Syafruddin, Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas, hingga Pramono Edhie Wibowo.
SBY menyambut baik gagasan KPK bersama-sama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan kajian, untuk membangun politik yang berintegritas.
SBY menyadari bahwa penyakit politik dan demokrasi yang sebagian dari penyakit itu merupakan tugas KPK untuk memberantasnya dan menyembuhkannya.
"Saya percaya Ibu Basaria, teman-teman kita memiliki komitmen yang sama, adalah negara ini makin ke depan makin bersih," imbuh pensiunan Jenderal TNI AD itu.
SBY pun menitipkan pesan aparatur lembaga antikorupsi untuk tetap kuat, tegar, terjaga integritasnya, adil dalam memproses kasus korupsi.
SBY selain itu juga meminta agar KPK tegas menolak segala bentuk intervensi.
"Tolak segala intervensi dari manapun, termasuk yang disebut obstruction of justice. Karena obstruction of justice itu dalam Undang-Undang kita itu mendapat sanksi hukum yang berat," tandas Presiden ke-6 RI itu.
KEYWORD :
Save KPK Partai Demokrat SBY
