| Sabtu, 23/09/2017 14:38 WIB
Jakarta - Setiap anggota DPR dinilai punya cara pandang yang berbeda-beda tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari ratusan legislator, tak mungkin satu suara memberikan penilaian atau pandangan mengenai lembaga antikorupsi pimpinan Agus Rahardjo tersebut.
Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/9/2017). Asrul pun tak memungkiri adanya kemungkinan anggota DPR yang punyai niat atau punya agenda untuk melemahkan
KPK.
"DPR ini kan ada 10 fraksi dan 560 anggota. Di Komisi III 54 anggota. Itu tidak mungkin suaranya satu. Dan mungkin saja, diantara 560 anggta DPR memang punya niat atau punya agenda untuk melemahkan
KPK," ungkap Arsul.
Meski kemungkinan, tegas Asrul, jangan semuanya dinilai ingin melemahkan
KPK. "Bukan tidak mungkin, tapi yang menjadi salah anggap semuanya itu akan melemahkan itu," tegas anggota Panitia Khusus Angket
KPK itu.
Anggota Komisi III DPR RI ini mengklaim, Pansus Hak Angket tidak diisi oleh anggota yang melemahkan
KPK. "Anggota DPR kan 560, kita tidak menutup kemungkinan ada niat. Tapi di pansus tidak," terang Arsul.
Asrul juga meminta masyarakat untuk tak menyimpulkan setiap langkah yang dilakukan Pansus Hak Angket untuk melemahkan
KPK. Ia juga meminta masyarakat untuk tidak memandang
KPK dari sudut pandang cinta buta atau benci.
Bukan tanpa alasan hal itu disampaikan Asrul. Sebab, kata Asrul, perspektif cinta buta dan benci buta bisa menjadikan seseorang bersikap menjadi membabi buta.
Ia lebih lanjut memberikan pengalaman ketika berselancar di media sosial. Dimana masyarakat yang berpihak kepada
KPK memandang
KPK selalu benar alias tidak pernah salah.
"Yang begitu pro kepada
KPK maka semua yang ada, apa yang dilakukan
KPK, semua yang bicara tentang
KPK dari sisi yang lain akan disalahkan. Demikian juga yang benci buta seperti itu juga," ucap Arsul.
Sebab itu, kembali diingatkan Asrul, masyarakat tidak memandang sikap satu anggota DPR merupakan representasi secara kelembagaan. "Sering kali di masyarakat bahkan di media, ketika seorang anggota DPR bicara itu dianggap sebagai suara DPR. Padahal itu ya suara orangnya. Saya sekarang ini bicaranya paling banter suara PPP lah. Jadi kemudian menyikapi sesuatu tidak disimpulkan `oh DPR begitu`," tandas Asrul.
KEYWORD :
KPK
