Menkopolhukam Wiranto/antara
Jakarta - Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Kemanan Wiiranto menyatakan telah berkordinasi bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmatyo untuk merespon informasi upaya penyelundupan 5000 senjata api yang melibatkan lembaga non militer. Wiranto menyebutkan dari kordinasi tersebut didapatkan fakta adanya pembelian senjata.
"Setelah dikonfirmasikan kepada Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN dan instansi terkait, terdapat pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek buatan PINDAD (bukan 5000 pucuk dan bukan standar TNI) oleh BIN untuk keperluan pendidikan Intelijen," ujar Wiranto dalam keterangannya di kantor Menkopolhukam di Jakarta, Minggu (24/9/2017).
Wiranto menegaskan pengadaan senjata yang dilakukan BIN tersebut ijinnya bukan dari Mabes TNI. Tetapi, kata dia, cukup dari Mabes Polri.
Bertemu Wantimpres, Ketua MPR Ingatkan Pesan Wiranto "Jika Kita Tersesat, Maka Kembalilah ke Pangkal Jalan"
"Dengan demikian prosedur pengadaannya tidak secara spesifik memerlukan kebijakan Presiden," terangnya.
Wiranto berharap informasi dari Panglima TNI tentang adanya institusi di luar TNI dan Polri yang akan membeli 5000 pucuk senjata standard TNI tidak dipolitisasi. Ia juga menekankan agar informasi tersebut tidak dihubungkan dengan eskalasi kondisi keamanan nasional.
Basmi OPM di Papua, Pimpinan MPR Dorong Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat Hukum Tertinggi
"Karena ternyata hanya adanya komunikasi antar institusi yang belum tuntas," ungkapnya.
Menkopolhukam Wiranto Penyelundupan 500 Senjata
