Ketua DPR, Setya Novanto
Jakarta - Tim kajian elektabilitas merekomendasikan agar Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) menunjuk Pelaksana Tugas (Plt). Hal itu pasca penetapan Setnov sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP.
Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid mengatakan, rekomendasi tersebut muncul setelah tim kajian elektabilitas yang dipimpin oleh Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Golkar Yorrys Raweyai menilai bahwa elektabilitas partai terjun bebas."Korbid polkuham itu merekomendasikan untuk ketum nonaktif, jadi ketum sendiri yang nonaktif bukan berhenti agar supaya beliau bisa konsentrasi kepada persoalan hukum, kemudian nanti ada pelaksana tugas dalam menjalankan tugas," kata Nurdin, di Senayan, Jakarta, Rabu (27/9).Menurutnya, rekomenasi tersebut akan diputuskan dalam rapat pleno DPP Partai Golkar yang direncanakan berlangsung Kamis (27/9). Sementara, rekomendasi tersebut telah diserahkan kepada Setnov oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham.E-KTP Setya Novanto Golkar
