Sabtu, 23/11/2024 14:34 WIB

KPK Bakal Minta Imigrasi Perpanjang Pencegahan Setya Novanto

| Senin, 02/10/2017 17:58 WIB


Perpanjangan masa pencegahan Setya Novanto ke luar negeri dilakukan karena mantan Ketua Fraksi Partai Golkar itu masih menjadi saksi.

Ketua KPK Agus Rahardjo

Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo memastikan jika pihaknya belum pernah mencabut surat pencegahan berpergian ke luar negeri atas nama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto. Bahkan, tegas Agus, pihkanya akan tetap meminta Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk memperpanjang masa pencegahan Ketum Partai Golkar tersebut.

"Surat pencekalan belum pernah dicabut, dan akan diperpanjang sekiranya akan habis," ungkap Agus Rahardjo saat dikonfirmasi, Senin (2/10/2017).

Sebelumnya, KPK melayangkan surat permintaan pencegahan Setya Novanto berpergian ke luar negeri ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, pada 10 April 2017. Novanto dicegah ke luar negeri untuk enam bulan dan akan habis pada 10 Oktober 2017.

Saat itu, pencegahan terhadap Setnov dilayangkan dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus korupsi proyek e-KTP.  "Pada waktu itu, surat pencekalan karena yang bersangkutan menjadi saksi," terang Agus. (Berita terkait #Setya Novanto lainnya)

Dikatakan Agus, perpanjangan masa pencegahan Setya Novanto ke luar negeri dilakukan karena mantan Ketua Fraksi Partai Golkar itu masih menjadi saksi untuk sejumlah tersangka lainnya. Terlebih lembaga antikorupsi masih mengusut dua tersangka kasus e-KTP, Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sugihardjo dan anggota DPR dari Fraksi Golkar Markus Nari.

"Beliau akan jadi saksi untuk para tersangka, yang terakhir Dirut PT Quadra," tandas Agus.

KPK sebelumnya menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Namun, status tersangka itu gugur menyusul putusan praperadilan, Jumat 29 September 2017.

Hakim tunggal praperadilan, Cepi Iskandar menyatakan, penetapan Setya Novanto sebagai tersangka tidak sah. Kini, KPK tengah membahas untuk mengeluarkan surat perintah penyidikan yang baru.

KEYWORD :

E-KTP Setya Novanto




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :


TERKINI

TERPOPULER