Densus Tipikor Polri Berdiri, KPK Mati?

Jakarta - Pembentukan Densus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sedang dalam pembahasan di Komisi III DPR bersama Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Apakah pembentukan Densus Tipikor Polri untuk mengambil alih tugas KPK sebagai institusi pemberantasan korupsi?

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mencurigai, pembentukan Densus Tipikor Polri tersebut untuk mengambil alih fungsi institusi pimpinan Agus Rahardjo itu. Sebab, kewenangan yang dimiliki Densus Tipikor nantinya akan sama dengan KPK.

"Densus Tipikor pencegahan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, ini mirip KPK. Saya menduga pembentukan Densus untuk menggantikan KPK," kata Emerson, Jakarta, Sabtu (21/10).

Semestinya, kata Emerson, DPR  memperkuat kewenangan yang dimiliki KPK saat ini. Sehingga, pemberantasan korupsi di tanah air dapat berjalan dengan maksimal. Menurutnya, DPR jangan hanya menuntut kinerja tinggi, tapi tunjangan operasional tidak didukung.

"Maka perkuat institusi yang ada, ditambah gajinya, ditambah tunjangan operasionalnya," tegasnya.

Diketahui, Komisi III DPR mendukung penuh rencana pembentukan Densus Tipikor Polri. Bahkan, DPR juga mendukung anggaran senilai Rp 2,6 triliun untuk pembentukan Densus Tipikor tersebut. Kewenangan Densus Tipikor itu akan diperkuat dan disamakan dengan KPK.

KEYWORD :

Densus Tipikor Polri KPK Komisi III DPR

Nasir Djamil menjelaskan alasan Komisi III memilih Setyo Budiyanto menjadi Pimpinan KPK

Para pemain MU membuat Amorim kesal di sesi latihan Primera

Barcelona Bantah Gagal Datangkan Williams gegara Registrasi

Mantan Striker Arsenal Resmi Pacari Bintang Film Dewasa

Kuasa Hukum Tamron Ungkap Fakta Baru Dugaan Korupssi Tata Niaga Timah

Alasan Wanita Tertarik Pria Gondrong

Menjaga Kulit Wajah Tetap Sehat Selama Musim Panas

Trik Menangkan Hati Gebetan