Ilustrasi Partai Golkar
Jakarta - Pasca penahanan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejumlah kader Golkar mendesak agar Munaslub segera digelar.
Ditengah kencangnya desakan agar Munaslub segera dilaksanakan, calon ketua umum (Caketum) Partai Golkar berlomba-lomba meminta restu dari Presiden Jokowi. Padahal, Jokowi bukan kader apalagi tokoh Partai Golkar.
Artinya, Presiden Jokowi tidak punya suara atau kebijakan apapun di internal partai berlambang pohon beringin itu. Sebab, berdasarkan AD/ART Partai Golkar, keputusan Munaslub berada ditangan pengurus pusat dan DPD Partai Golkar.
Dua tokoh Partai Golkar yang disebut berpotensi menggantikan posisi Novanto, yakni Idrus Marham dan Airlangga Hartarto mengklaim telah menemui Jokowi. Bahkan, keduanya mengaku telah mendapat restu.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, Airlangga Hartarto telah mengantongi restu dari Jokowi. Saat ini, Airlangga merupakan sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Kerja.
"Saya kira restu presiden ini telah diberikan, dan tentu tidak bermaksud presiden intervensi proses politik internal Partai Golkar," kata Ace, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/11).
Kata Ace, sebagai pembantu presiden, seorang menteri yang akan mengambil langkah untuk memimpin partai memang selayaknya mendapat restu dari Jokowi selaku kepala negara.
Namun, permintaan restu kepada Presiden Jokowi juga dilakukan oleh Idrus Marham yang saat ini menjabat sebagai Plt Ketum Partai Golkar.
Meski tidak menjabat sebagai menteri di Kabinet Kerja, Idrus mengaku telah mendapat restu dari Jokowi. "Saya sudah ketemu Pak Jokowi. Saya bangga kepada Jokowi karena punya komitmen terhadap Partai Golkar," katanya.
Menanggapi hal itu, Presiden Jokowi mengaku Airlangga selaku Menteri Perindustrian telah meminta restu untuk maju sebagai Ketum Partai Golkar. "Sebagai menteri, ya mesti toh, mau memiliki keinginan menyampaikan. Ya biasa," kata Jokowi.
Meski demikian, Jokowi mengatakan, dirinya tidak mengintervensi dinamika politik yang terjadi di internal Partai Golkar. "Itu urusannya internal Partai Golkar," tegasnya.
KEYWORD :Ketum Golkar Setya Novanto Presiden Jokowi
