Marlen Sitompul | Kamis, 30/11/2017 18:22 WIB
Jakarta - Presiden Jokowi akan bebas hambatan, jika ingin mengambil alih ketua umum (Ketum) Partai Golkar dari Setya Novanto. Sebab, tidak akan ada yang bisa menolak Jokowi jadi Ketum Golkar.
Demikian disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto, dalam diskusi koordinatoriat wartawan parlemen bekerjasama dengan biro pemberitaan DPR dengan tema "Kursi Kosong Ketua DPR RI", di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/11).
Menurutnya, Jokowi akan dengan mudah mengambil alih pucuk pimpinan partai berlambang pohon beringin itu dari Novanto. "Siapa yang bisa menahan, kalau Pak Jokowi mau (Ketum Partai Golkar)," kata Yandri.
Meski demikian, kata Yandri, partainya tidak akan mencampuri urusan internal Partai Golkar. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada internal Golkar.
"Kalau Golkar menunjuk atau meminta Pak Jokowi, itu urusan Golkar. Kita tidak mau masuk urusan internal Partai Golkar," katanya.
Namun, kata Yandri,
Presiden Jokowi dalam kampanyenya menolak adanya rangkap jabatan di Kabinet Kerja. Lantas, apakah janji kampanye tersebut akan terbantahkan?
"Tetapi kalau mengingat janji kampanye, itu kan diharamkan. Kalau memang Airlangga ini sudah niat maju, maka sebaiknya mundur dari menteri," tegasnya.
Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan, ketimbang meminta restu dari Jokowi, alangkah baiknya seluruh kader dan elite Partai Golkar mengangkat Jokowi sebagai Ketum untuk mengganti posisi Novanto.
"Sebaiknya Jokowi jadi Ketum Partai Golkar saja. Mungkin dengan begitu gunjang-ganjing sekarang ini akan selesai," kata Margarito.
Margarito menyarankan, kepada seluruh kader termasuk tokoh Partai Golkar untuk menjadikan Jokowi sebagai Ketum Partai Golkar. Soal AD/ART Partai Golkar, kata Margarito, hal itu sangat bergantung kepada keputusan seluruh kader partai.
"(Soal AD/ART Partai Golkar) sangat bergantung kepada orang-orang Golkar. Gampang itu, tidak jadi soal, kan bukan Alquran, bukan kitab suci," tegasnya.
KEYWORD :
Ketum Golkar Setya Novanto Presiden Jokowi
