Marlen Sitompul | Rabu, 13/12/2017 08:39 WIB
Jakarta - Meski pembangunan infrastruktur mendapat apresiasi, namun capaian terhadap janji pemerintahan Presiden Jokowi soal "ekonomi meroket" masih jauh panggang dari api.
Hal itu berdasarkan hasil evaluasi
Fraksi PKS dalam sebuah diskusi bertajuk "Menagih Janji
Ekonomi Meroket, Jokowi 2018 Kemana?", di Gedung DPR. Ketua
Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, janji ekonomi meroket oleh pemerintahan Jokowi belum menunjukkan kemajuan.
"Kita apresiasi sejumlah capaian positif pemerintah antara lain pada percepatan pembangunan infrastruktur, meski demikian kita tidak boleh abai pada rendahnya capaian ekonomi secara umum terutama dalam aspek fundamental kesejahteraan rakyat," kata Jazuli dalam sambutannya.
Menurutnya, ekonomi Indonesia belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Dimana, pertumbuhan ekonomi masih bergerak rata-rata di bawah 5 persen per tahun.
"Angka tersebut jauh dari target pemerintah, dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 7 persen per tahun," katanya.
Kata Jazuli, kurang maksimalnya pertumbuhan ekonomi, pada gilirannya memengaruhi kemampuan pemerintah menekan persoalan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan.
"Jumlah penduduk miskin melonjak pada Maret 2017. Sebagian besar tenaga kerja bekerja di sektor-sektor yang rendah dalam tingkat pendidikan, produktivitas dan upah. Sehingga, relatif sulit menekan ketimpangan pendapatan," terangnya.
Pertumbuhan ekonomi yang rendah, lanjutnya, diikuti dengan perlambatan peranan sektor-sektor penyerap tenaga kerja (labor incentive/tradable), seperti sektor pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan.
"Peranan sektor tradable terhadap pertumbuhan ekonomi semakin menurun karena minimnya stimulus pemerintah, baik segi pembiayaan maupun nonpembiayaan," tegasnya.
"Pemerintah pun belum berhasil menaikkan posisi daya saing ekonomi nasional secara signifikan, sehingga realisasi investasi bergerak lamban," tambahnya.
Di tengah pertumbuhan ekonomi yang loyo, kata Jazuli, Pemerintah sayangnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat.
"Satu yang paling nyata adalah penaikan harga-harga barang-barang yang diatur pemerintah, seperti BBM, listrik, dan biaya-biaya administrasi seperti pengurusan STNK, dan biaya-biaya lain termasuk kebijakan perpajakan yang memberatkan," tegasnya.
Akibatnya, ekonomi masyarakat pun tergerus oleh inflasi, terutama penduduk 40 persen terbawah. Sementara itu penduduk ekonomi menengah mulai menahan belanja, yang tergambar dari lonjakan simpanan di sektor perbankan.
KEYWORD :
Presiden Jokowi Ekonomi Meroket Fraksi PKS
