| Jum'at, 22/12/2017 22:31 WIB
Gedung KPK RI (foto: Jurnas)
Jakarta - Pasca Ketua DPR Setya Novanto terseret kasus korupsi e-KTP, kali ini Ketua MPR Zulkifli Hasan menjadi sorotan dalam kasus dugaan suap lahan di Riau saat menjabat sebagai Menteri Kehutanan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengusut kasus korupsi yang diduga melibatkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu. Hal itu untuk membuktikan bahwa KPK tidak tebang pilih dalam mengusut kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara.
Demikian disampaikan Sekjen Komite Anti Korupsi Indonesia, Ahmad Fikri, dalam orasinya, di depan Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/12). Menurutnya, dalam fakta persidangan terdakwa kasus suap di Riau pada 2014 yang silam secara tegas menyatakan keterlibatan Zulkifli.
"Dimana dalam persidangan terdakwa Annas Makmun yang saat itu menjabat Gubernur Riau, secara gamblang hakim mengatakan dalang kasus suap lahan di Riau adalah
Zulkifli Hasan yang saat itu menjabat Mentri Kehutanan," kata Fikri.
Jika KPK berani mengusut dan menangkap Novanto dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP pada 2012, maka institusi pimpinan Agus Rahardjo Cs itu juga diminta tegas kepada Zulkifli.
"Kalau sama Setnov KPK berani, masa sama Zulkifli ngga berani, usut tuntas," tegasnya.
Sebab, kata Fikri, hampir semua kasus korupsi alih fungsi lahan berawal dari keputusan menteri yang berwenang. Dimana, saat itu Zulkifli menjabat sebagai
Menteri Kehutanan.
"Saat itu
Zulkifli Hasan sebagai menteri Kehutanan melalui SK nomor 673 tahun 2014 menyetujui alih lahan sebesar 30 ribu hektar yang berujung pada suap kepada Gubernur Annas Makmun," tandasnya.
Untuk itu, Fikri mendesak, agar KPK mengusut dugaan keterlibatan Zulkifli sebagaimana keterangan sejumlah saksi dalam persidangan kasus suap alih fungsi lahan di Riau yang menjerat Annas Makmun.
"Harus ditangkap dan diusut, karena
Zulkifli Hasan secara jelas mempunyai peran sentral melalui keterangan para saksi dan pelaku kasus suap alih fungsi lahan di Riau," tegasnya.
"Kami berharap kasus alih lahan di Provinsi Riau serta di Kabupaten Bogor yang sudah menjadikan Gubernur Riau serta Bupati Bogor menjadi narapidana, jangan hanya sampai ditingkatan Kepala daerah saja yang dihukum," harapnya.
KEYWORD :
Korupsi Lahan Riau Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan
