Sabtu, 23/11/2024 14:37 WIB

Bambang Widjojanto Pimpin "KPK" ala DKI Jakarta

Komite ini akan mendorong pembangunan sistem data yang terintegrasi dan membangun integritas aparatur sipil Pemda DKI Jakarta.

Anies Baswedan

Jakarta - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto ditunjuk memimpin Komite Pencegahan Korupsi (KPK) bentukan  Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Namun oleh Anies, lembaga itu disingkatnya Komite (PK). Komite pencegahan ini, kata Anies, sebagai salah satu program prioritas. Dan dibentuk dengan landasan Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 187 tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan.

"Komite PK ini dibentuk dengan tujuan mencegah terjadinya korupsi dengan cara membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). Prinsip tata pemerintahan yang baik ini adalah pemerintahan yang bersih, akuntabel, sesuai aturan hukum, efektif, efisien dan partisipatif," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.

Komite ini akan mendorong pembangunan sistem data yang terintegrasi dan membangun integritas aparatur sipil Pemda DKI Jakarta. Juga akan menjadi penghubung antara Pemda DKI dengan masyarakat dan lembaga negara lain. "Seperti KPK dalam melakukan pengawasan serta pencegahan korupsi di Provinsi DKI Jakarta," kata Anies.

"Kami ingin agar terwujudnya pemerintahan bersih bukan hanya menjadi milik satu dua orang tokoh saja yang akan hilang begitu mereka pergi. Namun kami ingin perubahan mendasar dalam sistemnya, sehingga terwujudnya pemerintahan bersih akan bersifat lestari dan berlangsung lama," kata Gubernur.

Anggota Komite PK antara lain;  aktivis LSM Hak Asasi Manusia Nursyahbani Katjasungkana, mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno dan peneliti dan ahli tata pemerintahan yang baik Tatak Ujiyati. Mantan Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) pemerintahan sebelumnya, Muhammad Yusuf, juga memperkuat Komite PK itu.

Alasannya, orang-orang itu memiliki  kredibilitas baik dan keahlian mumpuni masuk ke dalam komite itu. "Dengan harapan agar keahlian dan pengalaman mereka dapat mendorong perubahan secara cepat sistem di Pemerintahan DKI Jakarta menjadi lebih transparan dan akuntabel secara sistematis," tambahnya.

KEYWORD :

Anies Baswedan Sandiaga Uno Bambang Widjojanto




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :