Bendera Israel berkibar di depan Kubah masjid Shakhrah dan kota Yerusalem (AFP/Thomas Coex)
Kairo – Pemerintah Mesir dan Arab Saudi mendesak untuk mempertahankan status sejarah dan hukum Yerusalem, di tengah ketegangan setelah keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui kota suci tersebut sebagai ibu kota Israel.
Pada Sabtu (6/1), Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry tiba di Riyadh untuk berbicara dengan mitra Saudi Adel al-Jubeir mengenai perkembangan di wilayah Palestina.
Sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Mesir menyebutkan dua diplomat tinggi menekankan pentingnya mempertahankan status sejarah dan hukum Yerusalem.
Menurut ernyataan tersebut seperti yang dirilis Anadolu, kedua menteri itu tersebut juga membahas upaya Arab untuk mempertahankan status kota suci, yang nasibnya harus segera ditetapkan dalam negosiasi status terakhir
Pertemuan tersebut, dalam pernyataannya, juga menangani sarana untuk memperkuat koordinasi menghadapi tantangan terhadap keamanan nasional Arab.
Menteri Luar Negeri dari enam negara Arab Mesir, Yordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Palestina dan Maroko akan bertemu di Amman pada Sabtu (6/1) untuk membahas situasi di Yerusalem.
Pekan lalu, Knesset (parlemen Israel) menyepakati sebuah aturan yang memerlukan persetujuan 80 dari 120 anggota dewan untuk mengubah status resmi atau batas kota Yerusalem.
Langkah tersebut dilakukan kurang dari sebulan setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan keputusannya untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, yang memicu kecaman luas dari seluruh dunia Arab dan Muslim.
Yerusalem tetap menjadi jantung konflik Timur Tengah, dengan harapan warga Palestina bahwa Yerusalem Timur - yang diduduki oleh Israel sejak 1967 - pada akhirnya dapat berfungsi sebagai ibu kota negara Palestina merdeka.
KEYWORD :
Yerusalem Mesir Arab Saudi Amerika Serikat
