La Nyala Mataliti
Tony Rosyid
(Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)
Jegeeer.... publik tersentak. La Nyalla Mahmud Mattalitti buka pengakuan. Dia bilang dipalak Gerindra. Sebanyak 40 miliar rupiah angka yang harus disediakan, jika ia mau maju pilgub Jatim. Plus mencari partai tambahan. Pasalnya, suara Gerindra tidak cukup untuk mengusung. Hanya 13 kursi, kurang 7 untuk syarat minimal maju.
La Nyalla tidak berhasil cari tambahan. Uang pun tak mampu ia sediakan. Gerindra urung beri dukungan, La Nyala meradang. Di depan awak media ia lalu buat pernyataan. La Nyalla melakukan serangan. Entah Gerindra, atau malah sang ketua. Publik gaduh, nama La Nyalla makin gemilang. Salah siapa?
Pro kontra terus berkembang. Sebagian tepuk tangan, terutama mereka yang bukan pendukung 08 (julukan buat Prabowo). Sebagian yang lain diragukan dengan pertanyaan: ada apa dan kenapa La Nyalla meradang?
Sebagian politisi marah karena itu partainya. Sebagian yang lain kegirangan karena ada yang mewakil untuk menyerang. Sebagian publik pun ikut bingung, tapi orang-orang yang waras pasti tersenyum. Begitulah konsekuensi dari kesalahan sistem, kata mereka yang berkesadaran.
Kasus La Nyalla semakin mempertegas pembelahan: mana pendukung Jokowi, mana pasukan 08. Rivalitas kedua tokoh ini selalu dapat moment untuk dihadap-hadapkan.
Kasus La Nyalla adalah potret sebuah demokrasi kita; sarat perjudian. Ada ribuan La Nyalla-La Nyalla yang lain. Mereka berniat mencalonkan diri jadi bupati, walikota, gubernur bahkan anggota legislatif dan presiden. Mereka datang ke sejumlah partai, menunduk hiba untuk dapat rekomendasi. Lalu dibuatlah transaksi, diawali dengan lisan, sebelum betul-betul jadi kesepakatan. Sejumlah syarat dibicarakan, termasuk uang. Ada mahar juga cost politik. Cocok dan disanggupi, jalan. Tidak cocok, transaksi tidak dilanjutkan. Alias dibatalkan.
Banyak yang berhasil memenuhi syarat partai, lalu maju setelah menandatangani kesepakatan. Bahasa kerennya: pakta integritas. Namun, tidak sedikit yang gagal. Hanya saja mereka tidak teriak seperti La Nyalla.
Kasus La Nyalla vs Gerindra, hanya satu dari sekian banyak transaksi politik pilkada. Bukan satu-satunya. Lalu, kenapa alumnus Fakultas Teknik Unibraw ini berteriak?
Jika niatnya untuk membongkar "kotak pandora" yang selama ini disembunyikan oleh partai politik, maka apa yang dilakukan mantan ketua PSSI-KPSI ini perlu diapresiasi.
Pernyataan jebolan SMA 3 Surabaya ini mesti diakui telah berhasil membongkar kebrorokan transaksional ala partai-partai politik selama ini. Bukan hanya Gerindra, tapi transaksional pencalonan model La Nyalla ini berlaku di semua partai politik. Tidak ada partai politik yang memberi rekomendasi gratis. Pakai toilet aja bayar, apalagi surat rekomendasi.
Tidak pula ada partai politik yang mampu membiayai calonnya. Hanya beberapa partai yang kabarnya pernah menyediakan biaya untuk sejumlah kadernya. Itupun sebatas untuk calon DPR yang populer dan punya kepastian kemenangan. Juga hanya berlaku di awal-awal pendirian. Wajar, karena untuk mengejar target elektoral threshold. Supaya partai tidak tereliminasi dan lalu kebuang.
Jika niat La Nyalla adalah bongkar kebobrokan, putra berdarah Bugis ini layak diberi gelar pahlawan. Lelaki berusia 58 tahun ini berani membongkar barang busuk yang selama ini selalu menyengat baunya, tapi terus disembunyikan.
Tapi, jika teriakan lelaki kelahiran 10 mei 1959 ini hanya untuk mengungkap kekecewaan, rasa marah dan dendam, ini bukan aksi kepahlawanan, tapi karena faktor bangun kesiangan. Lebih cocok disebut pecundang.
Ini persoalan mental seorang tokoh yang tidak siap kalah dalam perang. Pilkada tak ubahnya sebuah sirkus dan perjudian. Ada yang kalah, ada pemenang. Tak ada uang, siap ditendang. Kurang uang, banyak yang dipermalukan. Bahkan kadang kekalahan itu didapat sebelum dimulai pertempuran. Inilah yang dialami La Nyalla saat ini.
Apalagi jika pernyataan La Nyalla sengaja didesign untuk aksi penyerangan pra pilpres 2019. Asumsi ini punya peluang kebenaran mengingat Prabowo masih dinominasikan sebagai rival poltik penguasa. Meski elektabiltasnya sudah menurun jauh, tapi serangan ini bisa semakin mematikan. Imbasnya bisa menghantam calon-calon Gerindra di pilkada serentak 2018.
Sedih melihat ini. Tapi itulah dinamika demokrasi perjudian. Sarat modal besar, dan pasti ada calon yang harus menelan kekalahan. Tapi kerugian terbesar justru dirasakan bangsa dan rakyat Indonesia. Kerugian moral maupun finansial. Kekayaan negara terancam untuk pengembalian modal dan proyek-proyek jarahan. Buktinya, 304 bupati/walikota ketangkep KPK. Lebih dari 60%. Ajiiiiib..... kata warga keturunan Arab. Apakah yang tidak tertangkap itu tidak korupsi? Tidak juga.
La Nyalla hanya salah satu aktor dan Gerindra adalah salah satu partainya. Keduanya merepresentasikan para calon dan partai-partai politik dalam transaksi pencalonan. Terekspos, itu hanya faktor kebetulan.
Semua calon dan partai melakukan hal yang sama, hanya ada yang pakai marah-marah, ada yang hanya diam lalu meninggalkan. Virus ini ada sejak sistem demokrasi tak terkontrol ini dipraktikkan.
Tragedi ala La Nyalla telah membuat partai politik terjebak dalam sistem yang dibuatnya sendiri. Sistem yang melahirkan demokrasi padat modal. Akibatnya, partai pun kesulitan mencalonkan kadernya, karena minimnya kemampuan finansial. Terpaksa, partai pun ikut bermain di "transaksi haram" itu. Bagi calon yang menang akan dapat pengembalian plus keutungan. Kalau kalah, wassalam.
Kasus La Nyalla ini bukan semata-mata soal personal, tapi lebih pada kesalahan dalam sistem demokrasi yang teramat liberal dan mahal. Demokrasi sarat modal inilah yang ikut bertangung jawab atas rusaknya moralitas anak bangsa. La Nyalla adalah salah satu pelaku, sekaligus korbannya.
Kondisi "politik transaksional" sungguh memprihatinkan. Mesti dibenahi. Sekaranglah saatnya. Teriakan La Nyalla perlu dijadikan sebagai momentum dan dentumannya. Jika tidak, bangsa ini betul-betul bukan bangsa yang peka dan ingin melakukan perubahan. Ancaman kerusakan bangsa karena transaksi haram berulangkali menyengat dan tampak di depan mata harusnya memberi kesadaran.
KEYWORD :Opini Pilkada Jatim Demokrasi Liberal
