| Jum'at, 12/01/2018 14:43 WIB
Jakarta - Anggota DPR dari Fraksi PKS, Tamsil Linrung dicecar sejumlah pertanyaan saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP, Markus Nai. Salah satu yang didalami penyidik terkait penambahan anggaran proyek pengadaan e-KTP sebesar Rp1,4 triliun pada 2012 lalu.
Usai menjalani pemeriksaan, mantan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu mengaku dicecar mengenai penambahan anggaran tersebut. Tamsil pun mengaku adanya penambahan anggaran tersebut.
"Iya dikonfirmasi, tambahan awalnya kan sebenarnya cuma Rp 1 triliun, terus ada tambahan Rp 400 miliar," ucap Tamsil, di gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/1/2018).
Saat proyek
e-KTP bergulir, Tamsil merupakan salah satu pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Sementara Markus duduk sebagai anggota Banggar DPR. Tamsil mengaku mengenal dekat Markus.
"Iya dulu sama-sama di komisi IV dan Banggar, Markus anggota," tuturnya.
Meski demikian, Tamsil berdalih tak mengetahui tindakan Markus yang diduga membantu memuluskan penambahan anggaran proyek
e-KTP pada 2012 sebesar Rp 1,49 triliun itu. Menurut dia, penambahan anggaran dalam proyek
e-KTP merupakan kewenangan Komisi II dan Kementerian Dalam Negeri
"Tidak tahu, itu kejadian di komisi terkait. Coba tanyakan lah ke mereka dengan Kemendagri," kata politikus PKS tersebut.
Dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto, Tamsil disebut disebut turut menerima uang panas proyek
e-KTP sebesar US$700 ribu. Namun, Tamsil membantah menerima uang tersebut.
Disinggung hal itu, Tamsil menjawab diplomatis. Bahkan, Tamsil mengklaim tidak mengetahuinya. "Enggak tahu," tandas Tamsil.
Seperti diketahui, Markus Nari telah ditetapkan sebagai tersangka sejak pertengahan Juli 2017 lalu. Karena membantu menambah anggaran proyek
e-KTP pada 2012 sebesar Rp 1,49 triliun, Markus disebut menerima uang sebesar Rp4 miliar.
KEYWORD :
Tamsil Linrung e-KTP
