PAN Tagih Fatsun Politik Jokowi

Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) menagih janji politik Presiden Jokowi terkait larangan rangkap jabatan di partai politik bagi menteri yang duduk di Kabinet Kerja.

Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais mengatakan, Presiden Jokowi memiliki fatsun politik yang selama ini dipegang dan diyakini oleh publik dan seluruh partai koalisi.

"Bahwa siapapun yang berada di kabinet tentu tak boleh rangkap jabatan di mesin partai," kata Hanafi, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (17/1).

Hal itu menanggapi rangkat jabatan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai menteri perindustrian. Meski menjabat sebagai Ketum Golkar, Presiden Jokowi masih mempertahankan Airlangga di kabinet pemerintahannya.

Semestinya, kata Hanafi, Presiden Jokowi konsisten dan mematuhi dengan dengan fatsun politik yang dijanjikan. Sebab, jika sudah duduk di kabinet, maka tidak lagi waktu untu berpikir politik.

"Kalau sudah jadi menteri sudah susah mikir politik karena memang sudah pengabdian. Kita tunggu bagaimana presiden menegakkan fatsun politiknya sendiri," tegasnya.

KEYWORD :

Reshuffle Kabinet Presiden Jokowi Kabinet Kerja

Nasir Djamil menjelaskan alasan Komisi III memilih Setyo Budiyanto menjadi Pimpinan KPK

Para pemain MU membuat Amorim kesal di sesi latihan Primera

Barcelona Bantah Gagal Datangkan Williams gegara Registrasi

Mantan Striker Arsenal Resmi Pacari Bintang Film Dewasa

Kuasa Hukum Tamron Ungkap Fakta Baru Dugaan Korupssi Tata Niaga Timah

Alasan Wanita Tertarik Pria Gondrong

Menjaga Kulit Wajah Tetap Sehat Selama Musim Panas

Trik Menangkan Hati Gebetan