Presiden Filipina Rodrigo Duterte berbicara dalam KTT CEO APEC, yang berlangsung menjelang pertemuan puncak para pemimpin Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di kota Danang, Vietnam pusat pada 9 November 2017. (Reuters / Hoang Dinh Nam / Pool)
Jakarta - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte mendapat kecaman dari partai oposisi lantaran dianggap tidak berbuat banyak untuk menghentikan aktivitas China di Laut Cina Selatan, menyusul militerisasi lengkap Kepulauan Spratly.
Politisi partai oposisi, Francis "Kiko" Pangilinan, mengatakan bahwa Duterte seharusnya tidak tinggal diam karena Beijing mengklaim pulau-pulau yang disengketakan dan melengkapi militerisasi wilayah tersebut.
"Apa yang membuat sebuah negara? Selain pengakuan tetangganya, sebuah negara didefinisikan oleh wilayahnya dan orang-orang di wilayah itu, dan kemampuannya untuk mempertahankan wilayah dan rakyatnya. Dengan demikian, tugas inti suci pemerintah untuk melindungi wilayah atas nama rakyatnya, "kata Pangilinan dalam sebuah pernyataan.
"Itulah mengapa kami sangat khawatir bahwa alih-alih mengekspresikan kemarahan, Duterte malah menunjukkan sikap acuh tak acuh dalam mengecilkan militerisasi China di seluruh Laut Cina Selatan, termasuk Laut Barat Filipina."
Komentar Pangilinan datang setelah juru bicara Duterte, Harry Roque Jr. mengatakan bahwa Manila ingin mempertahankan hubungan dekat dengan Beijing, meskipun ada tindakan sepihak China di Laut Cina Selatan.
"Militerisasi ini, jika Anda bisa menyebutnya militerisasi, tidak terjadi selama pemerintahan Duterte saja. Namun ini sudah lama terjadi, dan pertanyaannya adalah, `Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang dilakukan oleh pemerintahan masa lalu dan apa yang bisa kita lakukan? bukan? `"katanya.
"Kita tidak bisa menyatakan perang, tidak hanya ilegal tapi karena juga tidak mungkin kita menyatakan perang pada saat ini."
Roque juga mengatakan bahwa pemerintahannya mempercayai Beijing untuk bertindak dengan itikad baik.
"Kami berharap China, yang bukan hanya anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa tapi juga anggota tetap Dewan Keamanan, akan mematuhi larangan penggunaan kekerasan," kata Roque.
Pemerintahan Duterte tidak berbuat banyak untuk menentang konstruksi hanggar, mercusuar dan beberapa bangunan di terumbu karang atau pulau-pulau terumbu karang, dan suby dan mischief di Panama sejak presiden menjabat.
Pendahulu Duterte, Benigno Aquino menantang reklamasi Pulau Spratly di China pada Januari 2013, dan meskipun pengadilan internasional di Den Haag memutuskan untuk berpihak pada Filipina pada tahun 2016, China telah mengejar penumpukan kontroversialnya di wilayah tersebut.
KEYWORD :Duterte Filipina Laut China
