Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah
Jakarta - Pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden yang kembali muncul dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dinilai sebagai bentuk penjajahan terhadap rakyat.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritisi sikap pemerintah yang ngotot agar pasal tersebut kembali dihidupkan. Menurutnya, pasal penghinaan Presiden adalah pasal peninggalan Belanda, yang ditujukan untuk penghinaan kepada pemimpin-pemimpin kolonial, ratu Belanda, Gubernur Jenderal dan lain-lain."Pasal ini memang digunakan bukan di Belanda, tapi di negara-negara jajahan, jadi kalau pasal ini hidup itu sama dengan Presiden itu menganggap dirinya penjajah dan rakyat itu yang dijajah," kata Fahri, ketika dihubungi, Jakarta, Rabu (7/2).Fahri menegaskan, penghidupan kembali pasal penghinaan presiden sebagai kemunduran yang luar biasa. Karena itu, penghidupan pasal tersebut harus dihentikan.Pasal Penghinaan Presiden KUHP Fahri Hamzah