Marlen Sitompul | Rabu, 28/02/2018 15:26 WIB
Cak Imin mengendarai vespa di Palangkaraya, Kalteng.
Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) saat ini kerap menjadi buah bibir masyarakat hingga elite politik. Hal itu ketika Cak Imin dibanjiri dukungan dari sejumlah elemen masyarakat untuk maju di Pilpres 2019.
Wakil Sekretaris Jenderal PKB Daniel Johan mengatakan, sejumlah relawan mendesak agar PKB memutuskan Cak Imin sebagai
Cawapres untuk mendampingi
Presiden Jokowi dalam kontestasi
Pilpres 2019 mendatang.
Kata Daniel, Cak Imin diyakini mampu mendongkrak elektabilitas dan perolehan suara calon presiden, khususnya Jokowi. Sebab, Cak Imin sebagai politikus handal dan memiiliki sejarah perjuangan panjang yang melewati tiga zaman.
"Jejak perjuangan Cak Imin jelas, melewati tiga zaman, dan sejak dulu sampai nanti Cak Imin adalah sosok yang ada di garis kebangsaan. Sehingga secara ideologi tidak perlu diragukan," kata Daniel, kepada wartawan, Jakarta, Rabu (28/2).
Daniel menegaskan, PKB bersama Nahdlatul Ulama (NU) akan memastikan Pancasila dan Kebhinekaan tetap abadi di bumi Indonesia. Menurutnya, Cak Imin sebagai ketum partai akan memastikan Jawa Timur dan basis NU solid.
"NU kan salah satu tiang penyangga keberadaan Indonesia. Jadi kami berkeyakinan tiang penyangga ini penting diberikan kesempatan untuk memimpin negara," terangnya.
Diketahui, Cak Imin merupakan keturunan KH Bisri Syansuri, salah satu pendiri NU sekaligus pengasuh pondok pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Bisri yang tak lain adalah kakek mantan presiden Abdurrahman Wahid. Sementara, ayah Cak Imin adalah Muhammad Iskandar, guru di pondok pesantren Manbaul Ma’arif, Jombang.
Cak Imin sudah mengenal dunia politik sejak dini meski secara tak langsung. Ia menyaksikan aktivitas kakek buyut, kakek dan ayahnya di NU. "Sebenarnya dunia politik adalah bagian yang tak terpisahkan dari keluarga besar saya," kata Cak Imin.
Menginjak usia remaja, Cak Imin mulai terlibat dalam diskusi mengenai politik sejak duduk di Madrasah Tsanawiyah Negeri Denanyar, Jombang. "Saya mulai mengenal dan merasakan bagaimana kekuasaan Orde Baru yang represif," katanya.
Pada awal dekade 80, rezim Orba melarang perkumpulan, diskusi maupun pengajian yang bisa membahayakan kedudukan Soeharto. Aparat Kodim (Komando Distrik Militer) dan kepolisian turun langsung ke desa untuk melarang masyarakat berdiskusi mengenai politik.
"Saya menyaksikan langsung bagaimana ayah saya dilarang melakukan pengajian,” kisahnya.
KEYWORD :
Pilpres 2019 Presiden Jokowi Cawapres Muhaimin Iskandar
