Marlen Sitompul | Jum'at, 23/03/2018 18:15 WIB
Jakarta - Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani disebut dalam bencana di tahun politik yang sedang buas dan ganas. Hal itu terkait penyebutan nama Puan dalam kasus korupsi e-KTP.
Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA mengatakan, penyebutan nama putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu oleh
Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP sebagai bencana besar.
"Ini bencana bagi
Puan Maharani karena kasus ini terjadi di tahun politik. Ini adalah tahun yang buas dan ganas," kata Denny, dalam rilisnya, Jakarta, Jumat (23/3).
Meski belum dapat dipastikan kecipratan korupsi e-KTP, kata Denny, nama Puan telah tercoreng atas kesaksian
Setya Novanto. Sebab, azas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan.
"Tentu saja apa yang dinyatakan Setnov belum tentu benar secara hukum. Pengadilan politik punya dunia yang berbeda dengan pengadilan hukum. Walau belum tentu bersalah," katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Novanto dalam sidang pemeriksaan terdakwa menyebut beberapa nama yang diduga terseret dalam pusaran aliran uang proyek e-KTP. Di antaranya,
Puan Maharani dan Pramono Anung.
Saat proyek e-KTP bergulir, Puan diketahui menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP, sementara Pranomo duduk sebagai Wakil Ketua DPR RI. Keduanya disebut Novanto telah menerima uang masing-masing USD 500 ribu.
Novanto juga mengungkap adanya aliran dana yang mengucur ke pimpinan Badan Anggaran DPR dan pimpinan Komisi II DPR RI ketika proyek tersebut bergulir. Uang tersebut ada yang diberikan oleh Andi Narogong dan Irvanto.
KEYWORD :
Kasus e-KTP Setya Novanto Puan Maharani
