Puan Maharani
Jakarta - Indonesian Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti dan mengembangkan nyanyian mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto di persidangan. Apalagi, Novanto menyebut nama dua elit PDIP, Puan Maharani dan Pramono Anung yang turut kecipratan uang terkait proyek e-KTP, yang dinilai sebagai fakta baru.
"Yang menarik itu adalah ada nama baru yang muncul," kata Koordinator Divisi Monitoring dan Peradilan ICW, Emerson Yuntho dalam diskusi, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/3/2018).
KPK diminta mengusut keterlibatan pihak lain penerima uang panas e-KTP. Terlebih, para anggota DPR yang diduga menerima uang miliaran rupiah terkait penganggaran proyek senilai Rp 5,9 triliun itu.
"Perlu ditelusuri KPK, ngga bisa dipungkuri harus diproses, harus penyelidikan, info apapun wajib ditelusuri, benar atau tidak, itu harus dikejar oleh KPK," ditambahkan Econ, sapaan akrab Emerson.
Menurut Emerson, dalam korupsi tak mengenal partai pendukung pemerintah atau bukan. Karena itu, siapapun dapat ikut kecipratan fulus dari proyek yang merugikan negara sekitar 2,3 triliun itu.
"Karena dalam konteks korupsi ngga pernah kenal partai oposisi pendukung pemerintah, semua korupsi dapat rata, kalau gak rata pasti ada letupan kecil, makanya pas distribusi mereka coba buat semua pihak kecipratan," ungkap Emerson.
Emerson sendiri menyambut positif pernyataan presiden Joko Widodo yang menyerahkan proses hukum kepada KPK terkait penyebutan nama-nama yang disebut Novanto turut kecipratan uang e-KTP. Menurut Emerson, pernyataan Jokowi merupakan lampu hijau untuk KPK.
"Betul Jokowi kalau ada faktu cukup telusuri, ini jadi lampu hijau Komisi Pemberantasan Korupsi untuk jangan ragu tuntaskan e-KTP," tandas Emerson.
Setya Novanto sebelumnya saat pemeriksaan terdakwa mengungkap sejumlah nama yang diduga turut kecipratan e-KTP. Di antara nama yang disebut yakni dua elit PDIP, Puan Maharani dan Pranomo Anung. Dua menteri kabinet kerja Jokowi itu disebut masing-masing kecipratan uang USD 500 ribu.
Puan dan Pranomo berreaksi pasca penyebutan tersebut. Keduanya menepis pengakuan Novanto tersebut.
KEYWORD :ICW Korupsi E-KTP Puan Maharani
