Menteri Luar Negeri Retno Marsudi
Singapura - Pemerintah Indonesia mengajak negara-negara ASEAN bekerja sama menangani perdagangan manusia, yang termasuk dalam konteks `irregular movement of person`, akibat krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar.
"Kita menyampaikan, tapi dalam konteks `irregular movement of person` karena sudah mulai muncul, yang pertama satu kapal masuk ke Malaysia, kedua adalah kapal 76 pengungsi masuk Indonesia," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam penjelasan kepada pers di Singapura, Jumat (27/4) malam.
Menurut Retno, isu pengungsi Rohingya harus dilihat secara luas karena selain situasi yang mereka alami di tempat asal di Rakhine, Myanmar, tidak jarang mereka menjadi korban perdagangan manusia dan menempuh perjalanan yang berbahaya.
"Jadi, kembali Indonesia menawarkan kerja sama untuk `address` isu `trafficking in person`, termasuk di tempat asal negaranya," kata dia.
Sebelumnya pada Jumat sore, Presiden Joko Widodo telah melakukan pertemuan bilateral dengan presiden Myanmar yang baru, Win Mynth, dan menyampaikan kembali agar pemerintah Myanmar melaksanakan 88 rekomendasi Komisi Penasihat untuk Negara Bagian Rakhine yang mencakup 17 elemen.
Menurut Menlu, dalam pertemuan bilateral tersebut Presiden Jokowi juga kembali menyampaikan komitmen Indonesia untuk membantu Myanmar melaksanakan rekomendasi dari komisi yang diketuai Kofi Annan itu, khususnya dalam mencapai pembangunan yang inklusif di Rakhine.
Menlu juga menyampaikan kemungkinan adanya pembahasan isu Rohingya di dalam Pertemuan Retret ASEAN, Sabtu (28/4) ini.
Indonesia Dukung Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja ASEAN melalui Kolaborasi Internasional
"Saya tidak akan `surprise` kalau itu akan muncul karena tiap-tiap pemimpin memiliki isu-isu yang akan diangkat," kata dia.
Sebelumnya, berbagai pihak telah menyerukan kepada para pemimpin ASEAN untuk menghasilkan pernyataan yang kuat dan kolektif untuk mengatasi krisis kemanusiaan Rohingya, antara lain dari Komisi Antarpemerintahan ASEAN tentang Hak Asasi Manusia (AICHR) dan Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (APHR).
Namun, sejauh ini hanya ada tiga dokumen hasil yang akan disepakati para pemimpin ASEAN, yakni Nota Konsep ASEAN Smart Cities Network (ASCN), ASEAN Leaders` Statement on Cyber Security Cooperation, dan ASEAN Leaders` Vision for aa Resilient and Innovative ASEAN. (Ant)
KEYWORD :Perdagangan Manusia Menteri Luar Negeri Asean
