Sabtu, 23/11/2024 07:43 WIB

Punya Potensi Besar, IPM Papua Malah Terendah

Negara menjamin pelaksanaan komitmen jika perempuan bisa mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki.

Menteri Yohana mengajak masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kemajuan perempuan. (Foto: KPPPA)

Jayapura – Miris, sebanyak 65,71% perempuan yang tergolong produktif di Indonesia belum berperan optimal dalam pembangunan Negara ini (Data Profil Perempuan Indonesia). Hal tersebut disebabkan masih rendahnya kualitas hidup dan tingkat pendidikan yang dimiliki perempua.

Untuk itu dibutuhkan peningkatan kualitas dan kemampuan kaum perempuan melalui dukungan dari masyarakat khususnya lembaga masyarakat dan juga kaum laki-laki itu sendiri, demi mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise mengatakan perempuan memiliki potensi sangat besar untuk ikut berpartisipasi dalam mengontrol dan memberikan manfaat  pada pembangunan Negara.

Tentunya potensi tersebut harus dikelola dan diarahkan dengan baik, seperti meningkatkan kapasitas dan memberikan akses bagi perempuan untuk berpartisipasi.

Pembangunan Pemberdayaan Perempuan merupakan suatu Komitmen Nasional dalam meningkatkan status, posisi, dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki.

"Negara pun menjamin pelaksanaan komitmen tersebut, kita harus memastikan bahwa kaum perempuan memperoleh kesamaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama dan setara dari hasil pembangunan yang dilaksanakan,” tegasnya.
 
Peran laki-laki dalam meningkatkan pembangunan pemberdayaan perempuan juga sangat dibutuhkan, melalui 3 fokus utama yaitu peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, penurunan angka kematian ibu (AKI) dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia khususnya Papua.

Mengapa Papua? Human Development Report (HDR) pada Tahun 2016 melansir, bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dimiliki Indonesia menduduki urutan 113 dari 188 negara, hal ini menunjukan Indonesia berada dibawah posisi rata-rata dunia.

Terlebih lagi pada tahun 2015 Papua menjadi Provinsi dengan nilai IPM dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) terendah yaitu 58,05 dan 79.09. Hal ini menegaskan bahwa perlunya peningkatan kualitas masyarakat di Papua, khususnya dalam hal pendidikan, kesehatan, ekonomi dan standard hidup yang layak.
 
Menteri Yohana mengungkapkan dibutuhkan sinergi yang  kuat antara lembaga masyarakat dengan pemerintah baik pusat dan daerah serta organisasi keagamaan, akademisi, dunia usaha, dan media.

Peran lembaga masyarakat sangat penting mengingat jejaring dan koneksi yang dimiliki hingga ke wilayah akar rumput yang berpotensi sangat besar dalam meningkatkan peran serta masyarakat, mulai dari individu dan keluarga dalam masyarakat.
 
“Mari bersama kita tingkatkan kinerja demi kemajuan dan kesejahteraan perempuan dan anak di Indonesia, ” ajak Yohana

KEYWORD :

perempuan pemberdayaan papua




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :