Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke kantor SKIPM Palembang
Jakarta - Komisi IV DPR RI mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang sudah menyiapkan 9,7 hektar lahan untuk kantor baru Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Kelas II Palembang, yang terletak di Jalan Soekarno Hatta.
Namun lahan itu dinilai cukup jauh dari kawasan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang. Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo meminta agar SKIPM tetap memiliki kantor atau stasiun pengawasan lalu lintas pengiriman ikan yang berada di kawasan Bandara SMB II Palembang, atau seperti kantor yang di tempati sekarang ini.
“Pemerintah Sumsel telah menyiapkan lahan seluas 9,7 hektar yang rencananya akan dibangun kantor pusat SKIPM di Jalan Soekarno Hatta, Palembang. Itu ide yang bagus, akan tetapi yang harus diingat adalah jangan sampai SKIPM di Bandara SMB II tidak lagi difungsikan. Sebab konsep karantina sendiri adalah pelayanan untuk masyarakat, juga sebagai penghukuman jika ada pelanggaran,” jelas Edhy saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke kantor SKIPM Palembang, Sumsel, Sabtu (28/4/2018).
Politisi Partai Gerindra itu menyerahkan sepenuhnya terkait letak SKIPM di Bandara SMB II itu. Menurutnya, keberadaan SKIPM di bandara merupakan hal yang penting.
“Bagaimanapun juga, tidak banyak masyarakat yang tahu, jika membawa ikan di bandara harus masuk ke karantina terlebih dahulu. Maka itu, harus ada pelayanan di bandara,” imbuh Edhy.
Sementara itu, Kepala Badan Karatina Ikan, Pengendalian Mutu dan Kemanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Rina menambahkan, pihaknya sangat berterimah kasih kepada Gubernur Sumsel yang sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan SKIPM Sumsel.
Ia juga menjelaskan, pada tahun 2017, nilai ekspor yang berasal dari Sumsel sebesar 12,8 juta dolar AS, dengan komoditas utama udang (66,8 persen), paha kodok (18,4 persen), dan sidat (12,4 persen) dengan negara tujuan utama Jepang (43,0 persen), Uni Eropa (20,3 persen) dan Amerika Serikat (18,3 persen).
Sedangkan pada tahun 2018 (periode Jan-Feb), ekspor Provinsi Sumatera Selatan mencapai 1,83 juta dolar AS, atau meningkat sebesar 64,3 persen dengan volume sebesar 450 ton atau meningkat 87,6 persen. “Dibandingkan pada periode sebelumnya yakni tahun 2017, dengan komoditas utama udang, sidat dan paho kodok sangat meningkat, ini adalah menjadi fakto peningkat ekspor di Sumsel,” jelasnya.
KEYWORD :Warta DPR Komisi IV DPR Kunjungan Kerja
