Sri Mulyani (foto: Humas Dikti)
Jakarta – Sudah 13 tahun sejak pertama kali menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 2005 silam, Sri Mulyani menilai permasalahan pembiayaan pendidikan masih ‘begitu-begitu saja’. Padahal, jumlah anggaran yang dikucurkan untuk pendidikan sudah meningkat hingga 14 kali lipat selama 13 tahun terakhir.
“Ketika dulu saya anggarkan Rp29,5 triliun dan sekarang 13 tahun setelahnya jadi Rp444 triliun, ceritanya masih sama,” kata Menkeu Sri Mulyani saat berbicara dalam Diskusi Publik sebagai salah satu rangkaian Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2018, ‘Membumikan Pendidikan Tinggi, Meninggikan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia’, di Jakarta, Senin (7/5).
“Anak-anak yang lulus SD tapi masih tidak bisa membaca. Skor PISA yang terdiri dari tiga aspek: membaca, matematika, dan sains, kita kalah dari negara tetangga yang sama-sama menggunakan skema 20 persen anggaran pendidikan,” lanjut Sri.
Menkeu menjelaskan, dari total Rp444 triliun untuk anggaran pendidikan dibagi menjadi dua alokasi. Yakni 33 persen anggaran untuk pemerintah pusat sebesar Rp149,7 triliun, dan Rp279 triliun untuk transfer daerah atau 62 persen.
Di pusat, anggaran pendidikan disebar melalui tiga kementerian. Yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), dan Kementerian Agama (Kemenag).
“Di daerah jumlah Rp279 triliun itu, Rp153 triliun dalam bentuk DAU (Dana Alokasi Khusus, Red) dan transfer daerah Rp121 triliun termasuk untuk membangun sekolah yang rusak,” paparnya.
Dengan besarnya peningkatan anggaran pendidikan ini, Menkeu memandang persoalan utama bukan pada sektor pembiayaan. Melainkan tata kelola dan strategi para pelaku pendidikan masih bermasalah.
“Coba bandingkan dengan Rp29,7 triliun. Dikasi uang berapa pun, kalau kita sebagai komunitas pendidikan tidak punya strategi, maka kita akan berhasil membelanjakan tapi tidak berhasil mendapatkan hasil yang sebenarnya,” ujarnya.
Dia mencontohkan, beberapa kasus proyek gedung dan ruang kelas yang mangkrak merupakan berakar dari masalah tata kelola hingga persoalan korupsi. Bila saja sebelum pengerjaan proyek tersebut dimulai dengan perencanaan yang baik, maka kasus proyek mangkrak bisa dihindari.
“Mau diguyur dikasi duit berapa pun, kalau tata kelolanya gak bener, komplain aja terus,” ketus Menkeu.
KEYWORD :Pendidikan Anggaran Kemenkeu Kemristekdikti Sri Mulyani
