Ilustrasi sekolah (Foto: Haluan News)
Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengimbau masyarakat tidak lekas percaya dengan janji kampanye sekolah gratis. Terutama tahun ini sudah memasuki musim pemilihan kepala daerah (pilkada), disusul pemilihan presiden (pilpres) tahun depan.
“Jangan sampai pilkada ini menjanjikan sekolah gratis. Gak pernah ada istilah gratis itu,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemdikbud Hamid Muhammad, Jumat (11/5) di Jakarta.
Menurut Hamid, bukan saja janji semacam itu tidak pernah terealisasi karena minimnya komitmen, namun juga anggaran untuk melaksanakan program tersebut perlu disiapkan secara khusus oleh pemerintah daerah.
“Sekolah gratis itu bisa kalau yang menjanjikan konsekuen, dan menyiapkan anggaran untuk menggratiskan,” terangnya.
Berdasarkan pengamatan di lapangan, lanjut Hamid, biasanya saat calon kepala daerah yang menjanjikan sekolah gratis, saat terpilih mereka akan menggunakan anggaran dana bantuan operasional sekolah (BOS), guna menjalankan program sekolah gratis.
Namun sayangnya, program itu tidak berjalan lama. Paling lama hanya satu tahun, katanya. Masalahnya, anggaran tidak mencukupi.
“Kalau hanya janji sekolah gratis terus gratisnya hanya menggunakan dana BOS, percuma itu. Banyak praktiknya di lapangan. Itu paling satu tahun pertama. Pinjam BOS daerah setahun, setelah itu selesai,” tutur Hamid.
Pendidikan Kemdikbud Sekolah Gratis Hamid Muhammad
