Sabtu, 23/11/2024 16:18 WIB

DPR Minta Deradikalisasi Tak Diarahkan ke Ulama dan Kampus

Komisi III DPR meminta agar program deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tidak diarahkan kepada para ulama dan kampus yang belum teridentifikasi secara pasti.

Ilustrasi Teroris (Foto: Via Duta Damai)

Jakarta - Komisi III DPR meminta agar program deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tidak diarahkan kepada para ulama dan kampus yang belum teridentifikasi secara pasti.

Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding menyerukan, agar deradikalisasi sebaiknya diarahkan pada jaringan terorisme yang sudah dipetakan sendiri oleh BNPT.

Menurutnya, setidaknya ada delapan organisasi radikal di Indonesia yang harus diwaspadai, seperti Jamaah Ansarud Tauhid, Jamaah Ansarud Daulah, Mujahidin Indonesia Timur, dan lain-lain. Dengan begitu, deradikalisasi bisa lebih efektif dilakukan oleh BNPT.

”Ketika sudah ada pemetaan, program deradikalisasi sangat mudah dilakukan. Tinggal bagaimana memasukkan paham deradikalisasi kepada mereka yang sudah terindentifikasi," kata Sudding, saat rapat dengan Kepala BNPT, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (30/5).

Sebelumnya, Kepala BNPT Suhardi Alius di hadapan Komisi III menyatakan sudah memetakan seluruh jaringan terorisme di tanah air. Menurut Suding, sebaiknya pada jaringan yang sudah dipetakan itu saja deradikalisasi dilakukan, sehingga tidak kecolongan lagi seperti teror bom di Surabaya, Jawa Timur.

"Jangan justru diarahkan kepada ulama dan kampus-kampus yang belum tentu ada kegiatan radikalisasi,” ucap Sudding.

Ia juga menyayangkan BNPT yang dalam paparannya mengaku sudah berkoordinasi dengan 36 kementerian dan lembaga, ternyata semuanya tidak berjalan efektif.

“Koordinasi ternyata tidak berjalan efektif, sehingga kejadian terorisme saat ini, setidaknya ada delapan kejadian di 2018 ini, sungguh sangat memprihatinkan. Ini harus jadi pembelajaran yang sangat berharga dan tidak terulang kembali,” harap Anggota F-Hanura DPR itu.

BNPT, sambungnya, jangan hanya sibuk di tataran koordinasi, tapi lemah di tataran implementasi.

Pada bagian lain, mantan advokat ini juga menyerukan agar kegiatan Siskamling diaktifkan kembali di tengah masyarakat untuk mendeteksi dini aksi teror yang akan terjadi. Pelibatan masyarakat dalam pencegahan sangat penting.

“Dengan Siskamling, masyarakat bisa mengetahui siapa saja yang masuk ke daerahnya. Saya kira ini bisa membawa dampak positif untuk meminimalisir kejadian teror seperti saat ini,” tutupnya.

KEYWORD :

Terorisme BNPT Komisi III DPR




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :