Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur
Jakarta – Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menyatakan penangkapan terduga terorisme, seperti yang terjadi di Universitas Riau (Unri) mungkin akan terulang kembali di berbagai perguruan tinggi Indonesia.
Hal ini terjadi karena pengawasan terhadap aktivitas dosen dan mahasiswa oleh para rektor masih tergolong lemah. Apalagi, sejak diberlakukannya Normalisasi Kegiatan Kampus (NKK) pada 1983, seolah memberi peluang organisasi radikal tumbuh.
“Apa yang terjadi di Riau itu muncul di mana-mana. Mereka masuk di kampus, karena mungkin terjadi di mana saja,” ujar Menteri Nasir saat membuka acara `Asia-Europe Meeting (Asem)’ di Jakarta, pada Senin (4/6).
Nasir menjelaskan, sebelum turunnya Perppu Ormas yang menyatakan Hizbut Tahrir Indonesia sebagai organisasi terlarang, pihaknya sudah terlebih dahulu mencegah penyebaran virus radikalisme melalui aksi Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan.
Dan setelah regulasi pelarangan HTI dibakukan, Kemristekdikti menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), untuk melakukan pengawasan terhadap dosen dan mahasiswa yang dicurigai sebagai simpatisan kelompok radikal di Indonesia.
“Kami melakukan pengawasan terhadap dosen, mahasiswa, dan pendataan ini salah satunya dengan mencatatkan nomor telepon seluruh dosen. Kalau mahasiswa, media sosialnya lalu lintasnya seperti apa,” terang Nasir.
Menteri Nasir juga tak mempermasalahkan masuknya Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror ke lingkungan kampus, bila dicurigai ada aktivitas terorisme. Menurutnya itu sebagai bagian dari upaya preventif atas gangguang yang mengancam keamanan negara.
“Mau laras atau laras pendek bukan urusan itu. Yang mengganggu keamanan, silahkan masuk,” tegas Menristekdikti.
KEYWORD :Pendidikan Terorisme Universitas Riau Menristekdikti
