Negara teluk (Foto: Teheran Time)
Jakarta - Satu tahun telah berlalu sejak Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Qatar, yang memicu krisis diplomatik terbesar di Teluk selama bertahun-tahun.
Perbatasan darat dan maritim dengan negara Teluk ditutup, hubungan udara ditangguhkan dan warga Qatar diusir.
Blokade, yang dimulai pada 5 Juni 2017, mengikuti kunjungan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke Arab Saudi pada Mei, di mana ia bertemu dengan beberapa pemimpin Arab dan Muslim.
Mereka menuduh Doha mendukung "teroris" dan terlalu dekat rival Arab Saudi, Iran. Riyadh mengatakan pihaknya bertindak untuk "melindungi keamanan nasionalnya dari bahaya terorisme dan ekstremisme".
Qatar berulang kali menolak tuduhan yang dilontarkan terhadapnya. Ia meneyebut kampanye tersebut sebagai upaya untuk memaksakan kustodian atas bangsa. Ini disebut tuduhan "tidak berdasar".
Bahrain dan Mesir sama-sama memberi kedutaan Qatar selama 48 jam untuk meninggalkan negara mereka, seraya menarik kembali diplomat dan dakwaan mereka sendiri dari Doha.
UAE dan Arab Saudi memberi warga Qatar di negara mereka dua minggu untuk pergi dan memerintahkan warga mereka sendiri di Qatar untuk kembali.
Kerajaan kaya minyak itu juga menutup biro Riyadh Al Jazeera Media Network. Keputusan itu lalu diikuti Jordan. Ia mengumumkan akan mengurangi hubungan diplomatiknya dengan Qatar.
Di sebuah negara yang sangat bergantung pada impor makanan, muncul kekhawatiran tentang apakah penutupan perbatasan akan menyebabkan kekurangan pangan di Qatar. Namun, negara-negara seperti Iran dan Turki telah meningkatkan ekspor makanan mereka ke Doha, dan mengisi supermarket dengan lengkap.
Pada 22 Juni, kuartet memberi Qatar 10 hari untuk mematuhi daftar 13 tuntutan, yang termasuk menutup Al Jazeera dan pangkalan militer Turki di Doha, serta membatasi hubungan dengan Iran.
Setelah perpanjangan dua hari, Qatar menolak daftar itu. Ia menyebutnya tidak realistis, dan tidak dapat ditindaklanjuti. Akan hal itu, Kuartet menanggapinya dengan sanksi baru. Pada 25 Juli meluncurkan daftar hitam "teroris" dari 18 kelompok dan individu, yang mereka klaim memiliki hubungan dengan Qatar.
Daftar hitam kemudian berkembang hingga mencakup 90 nama, sebagian berafiliasi dengan Bulan Sabit Merah Qatar, Persatuan Ulama Muslim Internasional, dan Dewan Islam Internasional untuk Dakwah dan Bantuan.
Blokade tersebut mengganggu bisnis, pendidikan, dan transportasi antara Qatar dan negara-negara tetangganya, sementara juga merobek perkawinan antar-negara GCC.
Qatar menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh negara-negara tetangganya tidak memiliki pembenaran yang sah, dengan mengatakan keputusan tersebut melanggar kedaulatannya.
Baik Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dan Menteri Luar Negeri negara itu Sheikh Mohammad bin Abdulrahman Al Thani menegaskan negara Teluk itu bersedia bernegosiasi dengan negara-negara boikot, dan telah menyambut panggilan dari para pemimpin internasional untuk duduk untuk berunding.
Terlepas dari upaya mediasi tingkat tinggi Kuwaiti, Amerika, dan Eropa yang serius, situasi tetap tidak terselesaikan dan macet. (Al Jazeera)
KEYWORD :Negara Teluk Qatar Arab Saudi Mesir
