Pengunsi Rohingya meninggalkan kampung halamannya ke Bangladesh (Foto: Al jazeera)
Angkara - Organisasi-organisasi Rohingya di seluruh dunia mengkritik perjanjian baru yang ditandatangani antara Myanmar dan PBB mengenai pemulangan pengungsi Rohingya. Mereka menyebut perjanjian itu tidak menyentuh akar penyebab krisis di wilayah teresebut.
"Kami sangat prihatin bahwa MoU itu tidak mengatasi akar penyebab krisis Rohingya, khususnya masalah kewarganegaraan dan identitas etnis Rohingya," kata pernyataan bersama yang ditandatangani oleh 23 organisasi Rohingya, termasuk Dewan Rohingya Eropa (ERC) dan Arakan Rohingya National Organization (ARNO).
Pada 6 Juni, pemerintah Myanmar menandatangani perjanjian dengan Program Pembangunan PBB (UNDP) dan Badan Pengungsi PBB (UNHCR), yang memungkinkan mereka untuk terlibat dalam proses repatriasi yang sangat tertunda.
Pernyataan itu juga menyuarakan keprihatinan atas tidak dilibatkannya perwakilan pengungsi dalam penandatanganan perjanjian, meskipun Rohingya memiliki hak untuk mengetahui isi kesepakatan tentang pemulangan mereka.
"Teks-teks MoU belum membuat komunitas internasional memahami hal yang gelap dan menimbulkan pertanyaan," tambah pernyataan tersebut.
Pernyataan bersama juga menyebut semua catatan sebelumnya menunjukkan bahwa badan-badan PBB, termasuk UNHCR sebagai agen dari kepentingan masyarakat internasional, tidak dapat memberikan perlindungan yang memadai kepada para pengungsi Rohingya karena kekeraskepalaan pemerintah Myanmar.
Rohingya PBB
