Perwakilan warga Jawa Tengah mendatangi KPK untuk meminta kejelasan status Ganjar Pranowo. (Foto: Rangga Jurnas.com)
Jakarta - Sejumlah orang yang mengaku perwakilan dari 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bersama Ratna Sarumpaet, puluhan perwakilan warga datang untuk meminta informasi dan klarifikasi terkait dugaan keterlibatan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP Elektronik (e-KTP).
"Minta penjelasan tentang statusnya pak Ganjar," ucap Ratna di gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/6/2018).
Ganjar diketahui merupakan salah satu calon Gubernur Jawa Tengah. Dikatakan Ratna, tujuan rombongannya datang ke markas lembaga antikorupsi adalah sebagai salah satu cara untuk mencerahkan masyarakat agar tidak salah memilih pemimpin di Jawa Tengah.
"Karena mau pilkada, dan mereka jangan dibingungin. Kalau orang sudah terkait korupsi, harusnya kan tidak ikut pilkada," ujar Ratna.
Sementara itu, perwakilan masyarakat, Idris mengungkapkan, pihaknya datang untuk meminta kejelasan mengenai keterkaitan Ganjar dalam kasus korupsi e-KTP dari KPK. Sebab, kata Idris, pihaknya masih tidak memiliki kejelasan.
Idris berharap KPK segera memberi kejelasan soal status Ganjar dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Terlebih, dalam hitungan hari Pilgub Jateng akan digelar.
"Demi menghalau ke raguan kami, kami menuntut KPK menyampaikan pada kami kebenaran status korupsi yang dituduhkan pada Pak Ganjar, supaya kami bisa berpilkada dengan tenang. Supaya kami mendapatkan seorang gubernur yang bersih dari segala bentuk korupsi," tegas Idris.
Nama Ganjar sendiri telah berulang kali disebut turut terlibat dan kecipratan aliran dana dari proyek e-KTP. Nama Ganjar setidaknya tercantum dalam surat dakwaan terhadap dua mantan pejabat Kemdagri, Irman dan Sugiharto ssebagai pihak yang menerima uang sebesar USD 520 ribu.
Mantan Ketua DPR, Setya Novanto yang telah mendekam di Lapas Sukamiskin juga menegaskan adanya aliran dana kepada Ganjar dan sejumlah pimpinan Komisi II serta Banggar DPR lainnya yang menjabat saat proyek e-KTP bergulir. Uang kepada Pimpinan Banggar dan Komisi II diberikan oleh Andi Narogong dan keponakannya Irvanto Hendra Pambudi.
Aliran dana kepada Ganjar juga diperkuat pengakuan mantan Bendum Partai Demokrat, M Nazaruddin. Disebutkan Nazaruddin, Ganjar menerima uang sejumlah USD500 ribu. Bahkan, Nazaruddin mengaku melihat langsung adanya pemberian uang kepada Ganjar di ruang kerja mantan anggota Komisi II dari Fraksi Golkar, (alm) Mustokoweni. Meski berulang kali disebut dalam surat dakwaan maupun fakta persidangan, Ganjar bersikukuh membantah terlibat dan turut menikmati aliran dana dari megakorupsi e-KTP.
KEYWORD :korupsi e-ktp ganjar pranowo kpk
