Susilo Bambang Yudhoyono (Screenshot)
Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap Komisaris Jenderal Mochamad Iriawan dapat bekerja profesional selama menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat. Iriawan juga diharapkan netral terkait pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018.
Demikian disampaikan SBY dalam pers di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6/2018). SBY pun mengajak masyarakat untuk memantau kinerja mantan Kapolda Jawa Barat itu menjelang pemungutan suara pada 27 Juni mendatang.
"Kalau dikhawatirkan bisa-bisa tidak netral, ya kita lihat saja, mudah-mudahan beliau netral, mudah-mudahan," kata SBY.
Seperti diketahui, Iriawan yang sebelumnya menjabat Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) itu diangkat sebagai Pj Gubernur setelah masa jabatan Ahmad Heriawan habis sebelum pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018 selesai. Kata SBY, Iriawan terlalu mempertaruhkan kehormatan dan sumpah jabatannya jika bermain-main dalam kontestasi lima tahunan tersebut.
"Saya kira seorang jendral Iriawan terlalu mempertaruhkan kehormatan dan segalanya, termasuk sumpahnya, kalau bermain-main dengan kejujuran dan keadilan dalam demokrasi," ujar SBY.
Meski demikian, SBY enggan berkomentar banyak mengenai polemik yang terjadi terkait pengangkatan Iriawan. Pengangkatan mantan Kapolda Metro Jaya oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebagai Pj Gubernur Jawa Barat diketahui mendapat kritik sejumlah pihak, di antaranya dari elit partai politik, yakni Partai Demokrat, Gerindra, PKS, hingga PAN.
Bahkan, pengangkatan Iriawan dinilai melanggar sejumlah aturan di antaranya, Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara, UU Kepolisian dan UU Pemilihan Kepala Daerah. Untuk UU Kepolisian, dugaan pelanggaran muncul karena status Iriawan saat ini masih aktif sebagai anggota kepolisian. Dalam Pasal 28 Ayat 3 UU Kepolisian disebut bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian bila sudah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas.
Terkait hal itu, SBY mempersilakan pihak-pihak terkait, termasuk DPR RI, untuk menindaklanjutinya.
"Supaya nanti ketahuan mana yang benar, mana mana yang salah," tandas SBY.
KEYWORD :SBY Pilkada Aparat Tak Netral
