Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang
Jakarta - Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 tinggal menghitung hari. Saat ini, proses Pilkada telah memasuki masa tenang sebelum nanti pada Rabu, 27 Juni 2018 digelar pelaksanaan pencoblosan.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengingatkan masyarakat untuk jeli melihat rekam jejak calon kepala daerah. Mengingat sudah banyak penyelenggara negara termasuk kepala daerah yang diperiksa dan diproses lembaga antikorupsi terkait kasus dugaan korupsi. Misalnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.
Terkait kasus itu, petahana asal PDIP tersebut kerap bolak balik diperiksa penyidik KPK. Dalam kasus itu, Ganjar juga disebut-sebut sebagai salah satu politikus yang kecipratan `uang panas` proyek e-KTP. Meski demikan, Ganjar dalam berbagai kesempatan telah membantah terlibat dan kecipratan uang dari proyek e-KTP.
"Masa tenang juga dimaksudkan agar para pemilih melihat kembali karakter dan integritas para calon secara detail cross check , recheck sejauh mana satu calon dibandingkan dengan yg lain mana," kata Saut kepada Jurnas.com, Senin (25/6/2018).
"Jangan pilih pemimpin yang tidak punya karakter dan integritas yang mensejahterakan dan mengembirakan rakyat," ditambahkan Saut.
Dalam masa tenang ini, kata Saut, pemilih dapat melihat kembali karakter dan integritas para calon secara detail. "Recheck sejauh mana satu calon dibandingkan dengan yang lain, mana yag lebih berpotensi untuk membawa kesejahteraan dan kegembiraan rakyat dalam bernegara," kata Saut.
Kepada para kontestan, Saut mengingatkan untuk tidak mengajak masyarakat dalam pusaran transaksional, dengan menawarkan kebendaan ataupun uang. "Jadi pemimimpin yang akan dipilih dengan tawaran benda atau uang sebagainya ditolak," ujar Saut.
Hal tak jauh berbeda juga disampaikan Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief. Laode menghimbau agar masyarakat tidak menerima apapun dari pasangan calon ataupun tim suksesnya. Laode berharap agar masyarakat menggunakan hak suaranya dengan benar.
"Jangan mau dibeli suaranya," tegas Laode.
Dikatakan Laode, satu suara para pemilih berpengaruh untuk menentukan nasib kota atau daerahnya selama lima tahun kedepan. Laode pun mengimbau agar masyarakat memilih pemimpin yang berintegritas.
"Pilih pemimpin yang berintegritas. Saya berharap kepada semua pemilih untuk mengingat bahwa 3 menit dalam TPS akan menentukan nasib pemerintahan selama 5 tahun," ujar Laode.
Kontestasi Pilkada akan digelar serentak di 171 daerah di seluruh Indonesia. Pelaksanaan Pilkada sendiri rencananya akan digelar pada Rabu, 27 Juni 2018. Saat ini, proses Pilkada telah memasuki masa tenang sebelum nanti pada Rabu digelar pelaksanaan pencoblosan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menegaskan larangan bagi para peserta Pilkada serta tim suksesnya untuk berkampanye di masa tenang. KPU melarang para paslon berkampanye lewat media apapun.
KPU juga meminta kepada para peserta Pilkada serta simpatisannya agar tidak lagi menggunakan berbagai atribut yang berbau kampanye. Sedangkan kepada para pemilih, diingatkan kembali untuk merenungkan siapa pemimpinnya yang akan dipilih.
KEYWORD :KPK Kepala Daerah Korupsi Pilkada
