Marlen Sitompul | Selasa, 26/06/2018 11:09 WIB
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah
Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah batal mencabut laporan atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilakukan oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman.
Setelah membatalkan pencabutan laporan, kata Fahri, secara otomatis proses hukum atas dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya akan terus berjalan.
"Kasus ini berjalan lagi seperti bagaimana biasa sebagaimana sebelum puasa yang lalu," kata Fahri, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (26/6).
Kata Fahri, kasus tersebut terpaksa dilanjutkan karena Sohibul tidak memberikan respon yang baik ketika laporan dicabut. Justru, menurut Fahri, pimpinan PKS semakin arogan.
"Memang kita ada beberapa kali komunikasi, tapi yang saya sayangkan ada kawan saya yang dipecat. Yang kena hukum yang itu kayaknya malah makin ugal-ugalan," kata Fahri.
Sebelumnya, Fahri mengaku telah mencabut laporan terhadap kasus yang menyeret
Sohibul Iman di Polda Metro Jaya. Adapun alasan pencabutan laporan terhadap pimpinan PKS tersebut hanya karena mengikuti kata hati.
"Betul (cabut laporan terhadap Sohibul). Saya mengikuti kata hati saya," kata Fahri, melalui pesan singkatnya, ketika dikonfirmasi terkait alasan pencabutan laporan tersebut, Senin (14/5).
Fahri menegaskan, tidak ada alasan politis atas pencabutan laporan terhadap kasus yang sempat menyeret nama ketua majelis Syuro PKS tersebut. Hanya saja, Fahri ingin fokus menjalani bulan Suci Ramadhan.
"Menyambut bulan suci Ramadhan. Yang penting urusan saya selesai dulu, bahwa saya telah mencabut laporan pidana, itu saja," terang Fahri ketika ditanya apakah sebagai upaya konsolidasi jelang Pilpres 2019.
Seperti diketahui, Fahri sebelumnya secara pribadi telah melaporkan Shohibul Iman ke Polda Metro Jaya atas pernyataan-nya di beberapa media.
Dimana dalam pernyataannya tersebut,
Sohibul Iman dianggap telah memfitnah Fahri dengan ungkapan berbohong dan membangkang. Menurutnya, pernyataan itu telah menyerang nama baiknya sehingga terkena delik fitnah dan pencemaran nama baik.
Dalam kasus ini, Sohibul terancam dikenakan Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 43 Ayat 3 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 311 KUHP dan atau 310 KUHP.
KEYWORD :
Presiden PKS Sohibul Iman Fahri Hamzah
