Wakil Ketua Komisi VII DPR, Herman Khaeron
Jakarta - Pemerintahan Presiden Jokowi diminta untuk transparan terkait kenaikan harga BBM jenis Pertamax dan Dexlite. Hal itu agar publik mengetahui situasi dan kondisi yang sedang terjadi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron, kepada Jurnas.com, Jakarta, Selasa (3/7). Menurutnya, pemerintah sebaiknya merevisi APBN Perubahan 2018 karena asumsi makro sudah tidak relevan."Pemerintah sebaiknya lebih transparan dan terbuka kepada publik terkait situasi ini, dan merevisi APBN agar lebih rasional dengan situasi saat ini," kata Herman.Apalagi, kata Herman, nilai tukar rupiah terhadap dollar terus melemah, bahkan mencapai dikisaran Rp14.400/USD. "Asumsi ICP di APBN 2018 sebesar 48 USD/barel, dan nilai tukar rupian Rp 13.400/USD," katanya.Baca juga :
DPR Dukung Penuh Target Indonesia Bebas TBC 2029
"Pada sisi lain jika dibebankan kepada koorporasi (Pertamina) maka keuangannya akan jebol dan sulit untuk melakukan investasi/pengembangan," terangnya.Menurutnya, jika melihat kondisi daya beli masyarakat saat ini, tentu kenaikan harga BBM akan memberatkan kehidupan rakyat.
DPR Dukung Penuh Target Indonesia Bebas TBC 2029
Kenaikan Harga BBM DPR Herman Khaeron