Bawaslu sebut PKPU Larangan Eks Koruptor Nyaleg Langgar UU

Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi jadi caleg bertentangan dengan Undang-Undang (UU).

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, pihaknya akan tetap berpegangan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

"UU sudah menyebutkan setiap produk SK KPU bisa jadi obyek sengketa di Bawaslu. Maka, nanti upaya hukumnya adalah upaya sengketa ke Bawaslu," kata Abhan, di Gedung DPR, Jakarta, (2/7).

Pasal 240 Ayat 1 huruf g UU Pemilu menyatakan, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

"Nanti Bawaslu yang memutuskan, apakah pencoretan atau penolakan KPU itu sesuai ketentuan UU atau tidak, Bawaslu akan memutuskan," kata Abhan.

Abhan menegaskan, Bawaslu tidak akan berpegang pada PKPU Nomor 20/2018. Menurutnya, aturan itu jelas bertentangan dengan UU.

"Sekali lagi kami bekerja atas dasar norma UU. Kerja kami tidak boleh bertentangan dengan UU," tegasnya.

Selain itu, kata Abhan, status PKPU 20/2018 juga belum jelas karena belum diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"PKPU belum diundangkan, hanya ditetapkan KPU. Sepengetahuan kami, seluruh aturan di bawah UU harus diundangkan di dalam lembar negara," terangnya.

Meski demikian, Abhan mendukung upaya KPU untuk menghadirkan sejumlah Caleg yang bersih dari tindak kejahatan korupsi. Namun, hal itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Imbauan kami secara moral, partai tidak mencalonkan mantan napi koruptor. Persoalannya apakah ini dipatuhi oleh parpol atau tidak, tergantung dari parpol sendiri yang menentukan," katanya.

KPU sebelumnya sudah menyosialisasikan PKPU 20/2018 di website resmi KPU. Sosialisasi tetap dilakukan meskipun Kemenkumham menolak mengundangkan PKPU tersebut.

Sementara, Kemenkumham meminta larangan eks napi korupsi untuk maju pileg dihapus karena bertentangan dengan UU.

KEYWORD :

Pemilu 2019 KPU PKPU Bawaslu

Nasir Djamil menjelaskan alasan Komisi III memilih Setyo Budiyanto menjadi Pimpinan KPK

Para pemain MU membuat Amorim kesal di sesi latihan Primera

Barcelona Bantah Gagal Datangkan Williams gegara Registrasi

Mantan Striker Arsenal Resmi Pacari Bintang Film Dewasa

Kuasa Hukum Tamron Ungkap Fakta Baru Dugaan Korupssi Tata Niaga Timah

Alasan Wanita Tertarik Pria Gondrong

Menjaga Kulit Wajah Tetap Sehat Selama Musim Panas

Trik Menangkan Hati Gebetan