Marlen Sitompul | Sabtu, 14/07/2018 10:49 WIB
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah saat menyampaikan orasi dihadapan ribuan buruh pada May Day, di depan Gedung DPR
Jakarta - Pemerintahan Presiden Jokowi diminta untuk jujur dan transparan terkait divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen. Sebab, jika tidak, pemerintah secara terus menerus melakukan pembohongan kepada rakyat.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR
Fahri Hamzah, melalui pesan singkatnya, Sabtu (14/7). Menurutnya, pemerintah harus transparan dari awal, uang siapa yang dipakai untuk akuisisi?
"Jangan-jangan pemerintah melalui Inalum itu pinjam saham kepada pihak-pihak yang akan diakuisi juga," kata Fahri.
Jika demikian, kata Fahri, hal itu sama saja membohongi rakyat. Karena itu, daripada dituduh berbohong, Fahri meminta pemerintah transparan dan terbuka kepada publik.
"Bagaimana prosesnya, siapa yang terlibat dan bagaimana struktur pinjam meminjam diantara pihak yang bertransaksi, harus dibuka kepada publik. Stop bohongi rakyat," tegas politikus PKS itu.
Sebab, lanjut Fahri, belajar dari kasus Newmont Nusa Tenggara Barat, saham pemerintah akhirnya habis diambil alih oleh swasta. Dimana, akuisisi tersebut hanya pencitraan belaka.
"Yang saya dengar, sekarang dibiayai oleh perusahaan dari China. Jadi pada dasarnya, akuisisi itu tidak terjadi, cuma meminjam nama pemerintah tapi pinjam uang dari pemilik lama.
Diketahui, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menggelar acara penandatanganan Head of Agreement (HoA) dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) dalam rangka pengambilalihan saham. Acara penandatanganan ini menjadi tanda bahwa telah tercapai proses pengambilalihan saham Freeport Indonesia hingga 51 persen.
Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin dan CEO Freeport Mcmoran Ricard Adkerson.
KEYWORD :
Divestasi Saham Freeport Presiden Jokowi Fahri Hamzah
