Surat `Cinta` Eni Saragih dari Balik Jeruji Besi

Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih memberikan klarifikasi terkait kasus yang membelitnya. Dari dalam jeruji besi, Eni menyampaikan hal itu melalui sebuah surat yang ditulis tangan sebanyak dua halaman tertanggal 15 Juli 2018.

Dalam klarifikasinya, ‎Eni menegaskan jika dirinya tidak pernah melakukan intervensi untuk memenangkan salah satu perusahaan dalam proyek PLTU Riau 1. Sebab tak ada tender. Yang ada penujukan langsung lantaran PLN dalam proyek itu menguasai 51 persen saham.

"Yang saya lakukan adalah membantu proyek investasi ini berjalan lancar. Ini bukan proyek APBN," kata Eni dalam suratnya.

Dari proyek 35 ribu MW, dipaparkan Eni, baru di Riau I PLN menguasai saham 51 persen. PLN hanya menyiapkan equity 10%. Selebihnya, PLN akan dicarikan dana pinjaman dengan bunga yang sangat murah, yakni 4,25 persen per tahun.

Sehingga, harga jual ke PLN pun murah, yakni sekitar 5,3 sen.  "Diyakinkan ke depan PLN akan dapat menjual listrik yang murah kepada rakyat," ujar dia.

Berbekal hal itu, Eni meyakini proyek Riau 1 bisa menjadi proyek `contoh` bagi proyek 35 ribu MW. Eni lantas membandingkan proyek ini dengan proyek PLTU Batang.

Investasi proyek PLTU Batang diketahui mencapai USD 5,2 miliar. Sahamnya juga dikuasai swasta secara penuh. Sehingga harga jualnya tergolong mahal yakni di atas 5 sen. seharusnya harga bisa di bawah 5 sen‎ lantaran proyek yang sangat besar.

Disisi lain, negara menjamin proyek ini sampai 30 tahun, tanpa ada kepemilikan negara di proyek ini. Selain PLTU Batang, Eni juga membandingkan proyek PLTU Riau 1 dengan PLTU Paiton yang menjual dengan harga di atas 9 sen.

"Luar biasa gilanya. Ada apa dengan proyek ini? Makanya saya perjuangkan proyek Riau I karena saya yakin ada sesuatu yang bisa saya lakukan buat negara ini," ujar dia.

Dikatakan Eni, banyak tangan atau kepentingan segelintir orang yang tidak mau model seperti PLTU Riau 1 ini bisa terrealisasi. Menurutnya, pihak-pihak ini tidak mau negara menguasai aset lantaran kepentingan mereka bisa terusik. Eni lantas meminta kepada Presiden Joko Widodo agar tidak menggagalkan model proyek Riau I.

"Ini karena model ini yang Bapak mau. Saya mohon Bapak Presiden turun tangan langsung dengan proyek 35 ribu MW," pinta Eni.

Dalam suratnya, Eni mengakui kesalahannya. Dia mengakui kerap meminta bantuan Kotjo ketika ada kebutuhan yang mendesak. Baik untuk kegiatan organisasi, kegiatan umat, maupun kebutuhan pribadi. Eni menganggap bos APAC Group itu sebagai teman.

"Pak Kotjo pun membantu karena mungkin beliau beranggapan yang sama kepada saya," ungkapnya.

Eni juga mengakui kesalahannya menerima suap dari proyek itu. ‎Eni pun siap mempertanggungjawabkan kesalahannya itu. "Saya mengakui ini salah karena saya sebagai anggota DPR (karena jabatan saya melekat) dan kesalahan ini akan saya pertanggungjawabkan di depan hukum dan di hadapan Allah Swt," tandas Eni.

KEYWORD :

PLN Eni Maulana Saragih PLTU

Legenda Inggris Puji Performa Caoimhin Kelleher

KPK Berpeluang Jemput Paksa Eks Gubernur Kalsel Sahbirin Noor

Prabowo Dijadwalkan Tiba di Jakarta Hari Minggu

Martin Odegaard Pulih, Arsenal Bisa Tancap Gas

Kuasa Hukum Tamron Ungkap Fakta Baru Dugaan Korupssi Tata Niaga Timah

Alasan Wanita Tertarik Pria Gondrong

Menjaga Kulit Wajah Tetap Sehat Selama Musim Panas

Trik Menangkan Hati Gebetan