Pengunsi Rohingya meninggalkan kampung halamannya ke Bangladesh (Foto: Al jazeera)
Jakarta - Pemerintah Myanma membentuk komisi penyelidikan dugaan pelanggaran HAM di negara Rakhine. Demikian kata pihak berwenang, menyusul meningkatnya tuntutan akuntabilitas atas tuduhan pembersihan etnis terhadap Muslim Rohingya.
Komisi empat, terdiri dari dua anggota lokal dan dua anggota internasional, diplomat Filipina Rosario Manalo dan Kenzo Oshima, mantan duta besar Jepang untuk PBB.
Menurut Al Arabiya, Manalo yang berusia 82 tahun, mantan menteri luar negeri, akan memimpin komisi tersebut. Dua anggota lokal adalah pengacara Mya Thein dan Aung Tun Thet, seorang ekonom dan mantan pejabat PBB.
Mahasiswa Bangladesh Berencana Bentuk Partai Baru untuk Cegah Pemerimtahan Otoriter Berulang
Lebih dari 700.000 orang Rohingya melarikan diri dari negara bagian Rakhine barat Myanmar setelah penumpasan militer yang dimulai pada Agustus tahun lalu sebagai tanggapan terhadap serangan oleh ARSA di pos-pos keamanan.
Myanmar menolak tuduhan pembersihan etnis dan mengabaikan sebagian besar kekejaman, menyalahkan "teroris" Rohingya.
Pernyataan pada Senin menyebut komisi tersebut "bagian dari inisiatif nasional untuk mengatasi rekonsiliasi, perdamaian, stabilitas dan pembangunan di Rakhine."
Komisi ini adalah salah satu dari beberapa yang dibentuk dalam beberapa bulan terakhir untuk mengatasi situasi di negara bagian Rakhine, yang oleh PBB disebut sebagai "contoh buku teks tentang pembersihan etnis".
KEYWORD :Rohingya Banglades Myanmar PBB
