Marlen Sitompul | Kamis, 16/08/2018 09:04 WIB
Jakarta - Mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham tidak membantah kecipratan uang dari hasil skandal suap proyek PLTU Riau-I. Hal itu disampaikan Idrus setelah menjalani pemeriksaan penyidik KPK selama kurang lebih 12 jam lamanya.
Idrus menolak menjelaskan secara detail terkait aliran suap proyek PLTU tersebut. Ia berdalih, aliran skandal suap
PLTU Riau menjadi ranah penyidik
KPK.
"Saya lagi-lagi tidak dalam posisi menjelaskan substansinya, tetapi yang saya jelaskan tadi bahwa saya cukup lama karna saya minta supaya diselesaikan," kata Idrus, usai menjalani pemeriksaan, di Gedung
KPK, Jakarta, Rabu (15/8).
Pun demikian, Idrus tidak membantah adanya penyelidikan baru dalam pemeriksaannya. Idrus memang diduga ikut dalam pemulusan Blackgold Natural Resources Limited sebagai konsorsium penggarap proyek perusahaan bernilai USD900 juta tersebut.
"Saya ngga tahu penyelidikan itukan
KPK, masa saya tahu bahwa begini-begini. Penyidik lebih paham bagaimana penyelidikan," kilahnya.
Idrus mengakui turut terlibat dalam pembahasan proyek
PLTU Riau-I. Ia mengamini sepanjang pemeriksaan penyidik lebih banyak mencecar soal pertemuannya bersama
Dirut PLN Sofyan Basir dengan kedua tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan
PLTU Riau-I yakni Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih dan bos Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK).
"Pokoknya saya katakan semua (pertemuan) yang terkait yang saya ketahui sudah saya jelaskan semuanya," kata Idrus.
Ini ketiga kalinya Idrus diperiksa penyidik
KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap
PLTU Riau-I. Lembaga Antirasuah beberapa waktu lalu sudah memastikan adanya keterlibatan Idrus dan Sofyan dalam kasus ini.
Juru Bicara
KPK Febri Diansyah mengatakan, dugaan keterlibatan Idrus dalam kasus tersebut berdasarkan CCTV yang disita penyidik
KPK dari sejumlah tempat.
"Baik CCTV yang ditemukan di rumah direktur utama PLN atau pun kantor yang dilakukan penggeledahan beberapa waktu yang lalu, itu sudah dilihat oleh penyidik," kata Febri, di Gedung
KPK, Jakarta, Kamis (2/8).
Dalam CCTV yang disita
KPK dari sejumlah lokasi, Idrus dan Sofyan terekam beberapa kali melakukan pertemuan dengan kedua tersangka dalam kasus ini yakni Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih (EMS) dan bos Blackgold Natural Recourses Limited Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK).
"Proses ini akan terus berjalan untuk menemukan bukti-bukti dan bila ada petunjuk lain maka akan dikembangkan. Sebagian sudah kami dalami dalam pemeriksaan sebagai saksi dua kali, beberapa pertemuan dan pembahasan terkait dengan
PLTU Riau 1. Tetapi apa saja yang ditanya atau disampaikan saksi saat itu, belum bisa disampaikan," kata Febri.
Diketahui,
KPK tengah mendalami dugaan kongkalingkong pihak PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) dengan petinggi PT PLN terkait pembahasan proyek pembangunan
PLTU Riau-I. Salah satunya terkait penunjukan langsung perusahaan Blackgold Natural Resources Limited menjadi anggota konsorsium yang menggarap proyek tersebut.
Dalam proses perjalanan proyek ini, diduga PT PLN melalui anak usahanya yakni PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) menunjuk perusahaan Blackgold Natural Resources Limited untuk mengerjakan proyek
PLTU Riau-I. Selain Blackgold dan PT PJB, perusahaan lain yang terlibat dalam konsorsium ini yaitu China Huadian Engineering dan PT PLN Batu Bara.
KPK mengendus adanya peran Eni,
Idrus Marham yang saat itu menjabat sebagai Sekjen Partai Golkar dan Sofyan Basir untuk memuluskan Blackgold masuk konsorsium proyek ini.
Idrus Marham dan Sofyan Basir pun mengakui mengenal dekat kedua tersangka ini.
Tak hanya itu, Eni dari balik jeruji besi mengakui ada peran Sofyan dan Kotjo sampai akhirnya PT PJB menguasai 51 persen asset. Nilai asset itu memungkinkan PT PJB menunjuk langsung Blackgold sebagai mitranya.
Proyek pembangunan
PLTU Riau-I ini merupakan bagian dari program tenaga listrik 35 ribu Megawatt (MW) yang didorong oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pemerintah menargetkan
PLTU Riau-I bisa beroperasi pada 2020/2021.
Pada Januari 2018, PJB, PLN Batu Bara, BlackGold, Samantaka, dan Huadian menandatangani Letter of Intent (LoI) atau surat perjanjian bisnis yang secara hukum tak mengikat para pihak. LoI diteken untuk mendapatkan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) atas
PLTU Riau-I. Samantaka rencananya akan menjadi pemasok batu bara untuk
PLTU Riau-I.
Dalam kasus ini,
KPK baru menetapkan Eni dan Johannes sebagai tersangka. Eni diduga telah menerima suap Rp4,8 miliar dari Johannes untuk mengatur Blackgold Natural Resources Limited masuk dalam konsorsium penggarap proyek
PLTU Riau 1.
KEYWORD :
KPK PLTU Riau Dirut PLN Idrus Marham
