Marlen Sitompul | Minggu, 19/08/2018 12:45 WIB
Jakarta - Komisaris Jenderal (Komjen) Ari Dono Sukmanto resmi menjabat sebagai Wakil Kepala Polri (Wakapolri) menggantikan Komjen (Purn) Syafruddin yang kini telah menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpar-RB).
Pelantikan dipimpin
Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (17/8/2018) lalu. Ari Dono sebelumnya menjabat sebagai Kabareskrim Polri.
Posisi Kabareskrim saat ini digantikan Irjen Arief Sulistyanto, yang sebelumnya menjabat Asisten
Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (ASDM). Sedangkan posisi Irjen Arief sendiri akan diemban oleh mantan Kepala Biro Pembinaan Karir (Karo Binkar) Brigjen Pol Eko Indra Heri.
Melihat mutasi dan promosi di tubuh Polri, Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane menilai, ada aksi "lompat pagar". Hal tersebut merujuk pada pengangkatan Brigjen Eko Indra Heri menjadi calon ASDM Polri.
Neta menilai sesuai dengan Peraturan
Kapolri Nomor 9 Tahun 2016 tentang eselon atau tingkatan dalam jabatan di lingkungan organisasi yang disusun sesuai peran bidang tugas masing-masing, pengangkatan Brigjen Eko yang masih menduduki eselon II A sebagai Karobinkar tidak sesuai dengan peraturan itu
Menurutnya, yang seharusnya menduduki eselon 1-B Inspektur Jenderal terlebih dahulu baru bisa menjadi 1-A Inspektur Jenderal (posisi ASDM).
"Pengangkatan posisi ASDM yang baru sangat ironis karena menabrak tatanan dan ketentuan yang ada seharusnya Menpan RB dan Komisi 3 DPR serta Kompolnas menegur Polri," ujar Neta dalam keterangannya.
Menurut dia, bila kenaikan jabatan dengan pola jalan pintas itu dibiarkan maka anggota Polri akan frustasi. Sebab, pola itu sama saja menabrak sistem baku dalam kenaikan jabatan.
"Setelah gagal mengangkat Kapolda Metro Jaya sebagai Wakapolri, rupanya elite Polri melakukannya di asisten SDM. Ini sangat disesalkan. Asisten SDM yang lama Irjen Arief yang selama ini dikenal tegas, konsisten dan strength kok malah membiarkannya," kata dia.
Neta mencatat promosi jabatan di Polri dengan pola jalan pintas itu bukan hal yang baru di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satu contohnya adalah kenaikan pangkat bagi Brigjen Listyo Sigit Prabowo.
Sebelumnya, Sigit saat berpangkat komisaris besar merupakan ajudan Presiden Jokowi. Selanjutnya,
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menunjuk Sigit sebagai Kapolda Banten.
Menurut Neta, seharusnya Sigit sebelum jadi Kapolda Banten ditarik ke Mabes Polri terlebih dahulu untuk meraih pangkat brigjen. “Setelah beberapa bulan baru naik pangkat brigjen dan menjadi kapolda,” ujar Neta.
Dirinya juga menyoroti kenaikan seorang petinggi di Polda Jateng yang sebelumnya dianggap sukses mengamankan pernikahan putri Presiden Jokowi di Solo. “Setelah pindidikan langsung jadi Wakapolda Jateng," ucap dia.
Untuk itu, Neta melanjutkan, banyak perwira polri berpangkat kombes yang sudah selesai pendidikan justru malah dinonjobkan selama bertahun tahun. Oleh karena itu, Polri harus menghentikan praktik mengistimewakan figur tertenru.
“Padahal tatanan yang benar itu seperti Komjen Ari Dono sebagai Wakapolri. Dia diangkat tapi tidak lompat pagar," ungkapnya.
KEYWORD :
Kapolri Jenderal Tito Karnavian HUT Kemerdekaan
